Liputan6.com, Jakarta - Industri pariwisata jadi sektor pertama yang terdampak akibat penyebaran virus corona. Sektor andalan pemerintah ini pun langsung diberikan berbagai stimulus dalam rangka antisipasi terpuruknya bisnis ini.
Salah satunya kebijakan yang diberikan yaitu memberikan diskon harga tiket. Namun stimulus ini dirasa belum memberikan dampak bagi industri pariwisata.
Advertisement
"Stimulus dari pemerintah memang belum berdampak," kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariadi B Sukamandi di Jakarta, Kamis (12/3).
Stimulus itu tidak berdampak lantaran masyarakat keburu panik dengan penyebaran virus corona yang sudah sampai di Indonesia. Apalagi setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Depok yang positif terjangkit covid-19 pada 1 Maret lalu.
Padahal, stimulus paket pertama yang diberikan pemerintah sudah cocok untuk meningkatkan wisatawan domestik sebagai pengganti wisman asing. Namun, akibat kepanikan yang terjadi, membuat masyarakat enggan bepergian.
Begitu juga dengan stimulus pajak. Hariadi beranggapan hal itu sudah tepat dilakukan pemerintah. Hanya saja pengusaha sektor pariwisata mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.
"(Stimulus) pajak hotel dan resto sudah bagus, tapi eksekusinya itu kan perlu waktu,"kata Hariadi.
Sehingga kebijakan ini belum terasa bagi perhotelan dan restoran. Sebab, pajak dipungut bukan oleh pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah.
"Tidak tahu kapan efektifnya karena memang pajak hotel dan restoran itu dipungut Pemda (pemerintah daerah)," ucap Hariadi.
Dia menjelaskan, stimulus yang diberikan pemerintah konsepnya menggantikan pendapatan dari pajak hotel dan resto yang hilang karena dinolkan. Sehingga jika dilihat dari dampak, tidak terbatas pada 10 destinasi prioritas saja karena Jakarta pun sekarang sudah mengalami kondisi sama.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jaga Cash Flow
Untuk itu, saat ini perusahaan pariwisata baik hotel dan restoran memprioritaskan menjaga cash flow. Salah satunya dengan memotong biaya operasional.
Caranya dengan mengurangi biaya tenaga kerja seperti membuat karyawan bekerja secara bergilir. Sebagian karyawan dirumahkan dan dibayar sesuai dengan jumlah hari kerja. Lewat cara ini bisa memangkas biaya operasional sampai 50 persen.
"Sedangkan untuk pekerja lepas, yang harian, itu beda lagi," ujar dia.
Sementara itu, kebijakan penambahan hari libur di tahun 2020 tidak membawa dampak signifikan bagi industri pariwisata. Sebab, berkaca pada tahun 2018 , penambahan hari libur tidak berdampak.
Apalagi dalam kondisi saat ini yang mengalami penurunan daya beli. Jika daya beli kuat, dia memastikan penambahan hari libur akan menambah spending.
"Tapi kalau situasi seperti saat ini, kami tidak begitu yakin akan lebih baik, karena di tahun 2018 juga begitu. Efeknya tidak terlalu besar," kata Hariadi mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
