Marwan Jafar Minta Pemerintah Bentuk Relawan untuk Perangi Covid-19

Marwan berharap ada peran serta masyarakat dan pemerintah agar virus corona yang telah menjadi pandemi gobal ini cepat tertangani.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Mar 2020, 01:39 WIB
Marwan Jafar

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar turut angkat suara menyikapi sebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Dia mengapresiasi sikap pemerintah yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

"Hal itu merupakan wujud kepedulian negara demi keselamatan segenap rakyat, sekaligus sikap tanggap cepat terkait bahaya virus corona yang dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi, serta masalah sosial, dan pikologis," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Marwan juga mengusulkan agar pemerintah membentuk relawan atau pejuang untuk memerangi Covid-19. Hal itu sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas masyarakat dalam membantu pemerintah memerangi virus corona yang telah menjadi pandemi global ini.

"Mari kita bersatu padu memerangi virus Corona. Caranya, membentuk posko-posko pelayanan di seluruh Indonesia buat mendeteksi-melacak (tracing) adanya warga yang terduga (suspect) virus corona," ujar legislator Fraksi PKB ini.

"Relawan-Pejuang ini bisa berasal dari sejumlah ormas, organisasi profesional mulai dari para peneliti, dokter maupun organisasi ahli-medis, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, kepramukaan, kampus, kalangan insan pers, serta sebaiknya melibatkan WHO. Sebab, selain memiliki legitimasi, WHO juga memberikan supervisi dan arahan sesuai standar internasional," imbuhnya.

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh agar publik mengetahui bahwa masyarakat sungguh-sungguh ingin membantu pemerintah serta sebagai wujud nyata solidaritas sosial dan komitmen perang terhadap virus corona tanpa menafikan kesigapan pemerintah pusat dan daerah.

Marwan melihat, masih banyak rumah sakit yang belum siap menangani pasien terkait Covid-19. Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan kamar hotel-hotel khusus untuk mengisolasi orang yang diduga terpapar virus corona.

"Seiring melengkapi kesiapan rumah-sakit yang ada, pemerintah dapat segera menyiapkan satu atau dua hotel di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang penyebaran virus coronanya banyak, menjadi rumah-sakit siap tampung orang suspect Corona, dengan tenaga medis, obat dan alat kesehatan yang diperlukan. Ini akan sangat memperlihatkan upaya kesiapan pemerintah mengantisipasi kemungkinan terburuk dan jadi gesture sangat kuat menenangkan warga masyarakat secara psikologis," tukasnya.

Meskipun pemerintah akan membangun rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau untuk menangani pasien Covid-19. Sambil menunggu itu, pemerintah pusat dapat bersinergi dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan hotel-hotel jadi semacam rumah-sakit darurat dengan memberikan insentif tertentu atas alih fungsi tersebut.

Mantan Ketua Fraksi PKB itu juga mengusulkan pemerintah menyewa pesawat khusus yang mempunyai alat pendeteksi sterilisasi virus corona. Pesawat juga bisa digunakan untuk mengangkut pasien terduga Covid-19 ke rumah sakit darurat yg telah disiapkan.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Warga Diminta Patuhi Protokol Pemerintah

Sejumlah penumpang menggunakan masker saat antre memasuki kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Bundaran HI Jakarta, Selasa (3/3/2020). Penumpang dengan gejala demam tinggi dilarang masuk dan menggunakan MRT sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona Covid 19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia mengajak anggota DPR khususnya yang membidangi masalah kesehatan dan badan anggaran agar membahas penanganan Covid-19 dalam rapat paripurna. Hal itu penting untuk menyetujui langkah yang ditempuh pemerintah serta anggaran yang dibutuhkan.

Politikus PKB itu menilai, pemerintah perlu membuat rencana kedaruratan mulai dari ketersediaan dan pasokan sembako, gas, obat-obatan, BBM, kemungkinan penimbunan dan pemanfaatan situasi, langkah-langkah pengamanan serta penindakan hingga kemungkinan perusahaan merumahkan karyawan tanpa gaji dan sebagainya.

"Artinya, perihal stabilitas ekonomi, sosial dan psikologis masyarakat, peta masalah dan pemutakhiran informasi, edukasi menghindari kepanikan dan terus memperbaiki pemulihan kepercayaan publik wajib dilakukan sinergis oleh pemerintah bersama segenap komponen anak bangsa," kata Marwan.

 

Terakhir, dia meminta semua pihak tetap tenang dan tidak panik menghadapi pandemi global ini. Masyarakat diminta patuh dan mentaati seluruh protokol pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta WHO.

"Seiring dengan ini, sosialisasi dan edukasi secara masif kepada warga masyarakat perlu juga digencarkan setiap hari melalui jaringan media televisi, radio serta online yang benar atau bisa dipercaya," tandasnya.

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya