Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan lockdown atau karantina wilayah merupakan salah satu upaya prioritas penanggulangan pandemik virus Corona. Alasannya, perkembangan virus Corona dianggap mengkhawatirkan.
Sementara pemerintah terlihat ragu dalam mengambil tindakan mengatasi covid-19.
"Pemerintah seakan dihadapkan pada dilema antara upaya yang benar-benar fokus mengatasi virus Corona dengan upaya menyelamatkan perekonomian," kata Pieter kepada Merdeka.com di Jakarta, Senin (16/3).
Pieter mempertanyakan beberapa kebijakan stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk membantu dunia usaha. Apakah pemerintah sudah mempersiapkan kebijakan untuk kondisi terburuk.
Dia menilai selama ini pemerintah masih terlihat tanggung dalam menangani virus Corona. Dia khawatir dengan penanganan serba tanggung ini bakal menimbulkan ledakan korban virus Corona.
Baca Juga
Advertisement
"Yang pada ujungnya akan memaksa pemerintah mau tidak mau melakukan lockdown atau isolasi," tutur Pieter.
Kondisi terburuk ini bakal terjadi jika penanganan virus Corona dilakukan tanpa perencanaan matang, serta ketika jumlah korban sudah tidak tertanggulangi. Maka, lanjut dia, proses recovery-nya akan jauh lebih lama dan dampak negatifnya terhadap perekonomian justru akan jauh lebih besar.
Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bakal mengalami krisis ekonomi seperti yang pernah dialami pada 1998. Namun, hal ini masih bisa diantisipasi dengan persiapan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kebijakan Tak Tepat
Sayangnya, kata Pieter, sejauh ini pemerintah Indonesia belum bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat.
"Pemerintah terlihat tidak punya persiapan untuk kondisi yang terburuk," ujar Peiter.
Untuk itu, sebaiknya pemerintah mempersiapkan rencana yangg komprehensif dalam mengatasi virus corona. Harus ada plan A, plan B hingga perencanaan apabila kondisi terburuk terjadi.
Sebab, sejauh ini Pieter melihat kebijakan yang diambil pemerintah tanpa perencaan detail. Misalnya imbauan untuk mengurangi aktivitas manusia. Faktanya, masih banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang masih buka kantor.
Lalu, kendaraan umum massal dikurangi. Akibatnya terjadi antrean panjang di hampir semua kendaraan publik.
"Ini benar-benar tidak terencana dengan baik," kata Pieter mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
