Liputan6.com, Jakarta - Pakar Gugas Penanganan Covid Memahami Risiko Corona, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah tak mengambil opsi lockdown nasional akibat Covid-19 karena akan menganggu perekonomian, sosial dan kemanan.
"Indonesia besar, kalau lockdown nasional maka tidak ada aktivitas ekonomi, ini akan jadi masalah," kata Wiku di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Advertisement
Menurut Wiku, saat ini banyak orang yang mengandalkan upah harian. Inilah, kata dia, yang harus diperhatikan.
"Kalau semua di rumah maka secara ekonomi berbahaya," kata dia.
Sehingga, kata Wiku, salah satu solusi adalah menjaga jarak sosial atau social distance untuk mencegah Covid-19.
"Jadi satu-satunya cara adalah social distance. Selama kontak terjaga dengan baik, maka penyebaran virus tidak akan terjadi," kata dia.
Menurut Wiku, sementara ini pemerinntah menetapkan karantina secara bertahap. Mulai dari rumah, dengan tidak pergi ke mana-mana. Kemudian baru karantina wilayah.
"Lalu karantina rumah sakit. Kalau banyak warga yang sehat maka jangan terus perhatikan angg sakit saja," tandas Wiku.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Disarankan Lockdown
Orang dengan positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 172 per Selasa (17/3) pukul 15.45 WIB. Anggota komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana mengusulkan agar lockdown segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut dia, apa yang terjadi Senin 16 Maret kemarin, dengan penumpukan masyarakat di transportasi massal, menandakan masyarakat tidak mengindahkan social distancing yang diminta pemrintah.
"Saya melihat, social distancing yang disarankan pemerintah kurang efektif, masyarakat tetap keluar rumah dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi. Antrean yang menumpuk, masyarakat diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya, ini artinya pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan 'perang dengan corona'. Saran saya segera lockdown, saya tidak tidak rela jika Presiden, Wapres dan Menteri lainnya juga terkena corona," kata Putu dalam keterangannya, Selasa (17/3/2020).
Dia menegaskan, ada 3 kategori Lockdown yang bisa menjadi pertimbangan Yang pertama, lockdown total seperti di Spanyol, Prancis dan kondisi Eropa total lockdown menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah, jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya per-keluarga.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini menerangkan, yang kedua partial lockdown yang sudah dilakukan di Indonesia, sekolah ditutup perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja di rumah, penutupan tempat-tempat hiburan, tempat keramaian seperti Pemprov DKI menutup Ancol, Kota Tua, museum-museum dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.
"Ketiga, local lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi di mana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya di rumah, satu kawasan di-lockdown, satu desa di-lockdown, ataupun satu area di-lockdown. Jadi pemerintah Jokowi jangan over reaction dengan kata lockdown," ungkapnya.
Advertisement
