Liputan6.com, Jakarta Kadin Indonesia mengapresiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas termasuk PT Pertamina EP yang dinilai konsisten melakukan kegiatan eksplorasi pencarian cadangan di tengah penurunan harga minyak sejak beberapa tahun terakhir.
Indonesia berpotensi mengembalikan produksi minyak ke tingkat 1 juta barel per hari (BOPD) melalui kegiatan eksplorasi yang masif, kendati saat ini produksi masih di bawah 725 ribu BOPD.
"Karena itu KKKS harus melakukan kegiatan eksplorasi demi menambah cadangan dan mengganti minyak dan gas yang telah diproduksikan. Saya melihat PT Pertamina EP salah satu yang konsisten melakukan eksplorasi di tengah penurunan harga minyak," kata Ketua Komite Tetap Energi Migas Kadin Indonesia Firlie H Ganinduto, seperti mengutip Antara, Kamis (19/3/2020).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Firlie, potensi cadangan minyak masih cukup besar. Dari 128 cekungan (basins), baru 54 cekungan yang sudah melalui eksplorasi dan eksploitasi dengan reserves 3,2 miliar barel minyak dan 100 triliun kaki kubik gas.
"Masih ada 70-an cekungan yang belum dikelola. Penemuan baru akan mengubah sumber daya alam menjadi cadangan bertambah di kemudian hari. Kalau cadangan tidak ditemukan kita akan mengalami penurunan sumber daya migas cukup siginifikan dibandingkan kebutuhannya," jelas dia.
Berdasarkan data SKK Migas, saat ini terdapat 10 wilayah yang berpotensi memiliki cadangan cukup besar (giant discovery), antara lain di Sumatera Utara (Mesozoic Play), Sumatera Tengah (Basin Center), Sumatera Selatan (Fractured Basement Play), Northern Papua (Plio-Pleistocene & Miocene Sandtone Play), Bird Body Papua (Jurassic Sandstone Play), dan Warim Papua.
Selama tiga tahun terakhir, Pertamina EP yang merupakan KKKS di bawah pengawasan SKK Migas, telah mengeluarkan anggaran sebesar 494 juta dolar AS atau sekitar Rp6,87 triliun (kurs Rp13.925 per dolar AS) untuk kegiatan eksplorasi.
Dana itu dialokasikan untuk pemboran 26 sumur (wildcat dan appraisal), survei seismik 2D sepanjang 2.508 km, dan survei seismik 3D seluas 1.367 km2 sepanjang 2017-2019.
Dari aktivitas tersebut, Pertamina EP berhasil menemukan sumber daya 2C. Pada 2017 ditemukan sumber daya 2C setara 64 MMBOE (juta barel setara minyak), naik menjadi 71 MMBOE pada 2018, dan melonjak lagi menjadi 103 MMBOE pada 2019.
Tahun 2020 ini, temuan sumber daya 2C diproyeksikan 106 MMBOE dengan alokasi anggaran investasi dan operasi eksplorasi sebesar 112 juta dolar AS.
Agar kegiatan eksplorasi makin masif, Firlie berharap pemerintah dan SKK Migas memberikan insentif kepada KKKS. Salah satunya insentif fiskal berupa pembebasan pajak saat eksplorasi. Saat ini kegiatan eksplorasi masih terkena pajak.
"Itu mungkin kita harus bicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk membebaskan dalam masa eksplorasi. Setelah produksi ada pendapatan, baru kena pajak yang sesuai aturan negara," katanya.
Eksplorasi
Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Deni Rahayu menilai Pertamina EP adalah salah satu KKKS yang masih melakukan eksplorasi cukup signifikan.
"Kalau tidak salah mereka akan melakukan pemboran sumur eksplorasi sebanyak 10 sumur dan sumur pengembangan 99 sumur," ujarnya.
Menurut dia, Pertamina EP telah menerapkan konsep Quantity Assurance, yaitu metodologi memonitor kuantitas aliran minyak dan gas dari suatu proses eksplorasi, operasi dan produksi. Dengan demikian, data dan informasi bisa lebih terverifikasi dan tervalidasi.
Hal itu berdampak proses bisnis Pertamina EP dapat dilihat secara utuh. Karena itu, peningkatan optimalisasi produksi dapat dilakukan, selain dapat digunakan juga sebagai bahan dasar bagi keputusan-keputusan Pertamina EP dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi lainnya.
Sebagai petroleum geoscientist, Deni percaya penambahan cadangan Pertamina EP dapat dicapai karena banyak potensinya. Eksplorasi yang masif masih dapat dilakukan dengan melihat kembali data-data terdahulu (data sumur, seismik maupun studi sebelumnya) terkait upside potensial yang bisa didapatkan.
"Sejarah eksplorasi memperlihatkan kepada kita bahwa penemuan-penemuan lapangan baru bisa karena reinterpretasi data lama maupun penggunaan konsep-konsep baru di dalam eksplorasi baik di daerah baru maupun daerah yang sudah produksi," ujarnya.
Terkait kendala yang dihadapi KKKS dalam eksplorasi, Deni menyebutkan masalah perizinan, tumpang tindih lahan, dan kondisi lainnya, tentunya perlu dukungan seluruh stakeholders migas agar berjalan tidak sektoral sehingga kejadian-kejadian tersebut bisa dicarikan solusi, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan KKKS.
"Ketidakpastian petroleum system, tentunya dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi yang cukup sehingga risiko berkurang," katanya.
Advertisement
