Liputan6.com, Blora - Edi Sucipto tampak gemetar, petugas medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya kena 'semprot' anggota DPRD Blora yang tak mau dicek kesehatan usai tiba dari kunjungan kerja di Lombok, Kamis malam (19/3/2020).
Warsit, salah satu anggota DPRD Blora dari fraksi Hanura itu terus memarahinya, padahal apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora semata-mata untuk kesehatan semua warga Blora.
"Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPRD setingkat bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini SOP-nya, harus jelas. Jangan seperti ini," kata Warsit.
Baca Juga
Advertisement
Di tengah merebaknya virus corona Covid-19 Indonesia, DPRD Blora memaksakan dirin melakukan kunjungan kerja ke Lombok. Imbaun Presiden Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu seolah tak diindahkan. Bahkan warga sudah mengingatkan untuk membatalkan kunjungan kerja tersebut.
"Kalau bupati dari Jogja sana sama istrinya, kamu periksa tidak? Kami setingkat bupati. Wakil bupati sama anak istrinya dari Jakarta, mbok periksa kamu periksa tidak?," kata Warsit terus mempermalukan petugas medis.
Senada dengan Warsit, Ketua DPRD Blora, Dasum juga menganggap cek kesehatan yang dilakukan Dinkes Blora tidak jelas SOP-nya.
"Ayo pindah ke RSUD (Cepu, Blora) saja. Jangan di sini," ungkap Dasum yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora.
Namun setelah ditunggu petugas kesehatan dari Dinkes Blora di RSUD Cepu Kabupaten Blora sesuai permintaan, para anggota DPRD Blora itu pun tidak kunjung datang. Artinya, mereka langsung pulang dan mangkir dari prosedur cek kesehatan corona Covid-19.
Meskipun begitu, Edi Sucipto yang juga Kabid P3PLP DKK Blora, mengatakan akan tetap melaksanakan tugasnya untuk memeriksa para wakil rakyat itu di lain hari dengan mendatangi rumah mereka masing-masing.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Tanggapan GERAM
Koordinator GERAM, Eko Arifianto mengatakan, disaat Pemkab Blora berupaya melakukan pencegahan penularan virus corona Covid-19, dengan menunda berbagai kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, DPRD Blora malah mencontohkan yang lain.
Eko menyayangkan sikap para anggota DPRD Blora yang melakukan kunjungan kerja di tengah wabah virus Corona (Covid-19) yang mengancam, meski sudah diingatkan berulang kali.
"Menurut kami, apa yang dilakukan oleh DPRD Blora bukanlah keberanian, namun lebih merupakan sebuah kekonyolan," ucap Eko kepada Liputan6.com.
Ada hal ini, Eko menggambarkan anggota DPRD Blora yang berkunjung ke lombok diibaratkan mereka berenang tapi terjun ke sungai yang memiliki arus deras.
"Seperti halnya puluhan anggota DPRD Blora kemarin dalam kondisi sehat, lalu berangkat ke NTB yang statusnya sudah ditetapkan siaga darurat bencana Covid-19. Kira-kira, itu berani atau konyol?," ungkap Eko bertanya-tanya.
Catatan GERAM menunjukkan, anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Blora ke luar daerah mencapai Rp2,8 miliar. Eko bertanya-tanya, ppakah karena dana yang besar itu yang membuat DPRD Blora memaksakan diri tetap melakukan kunjungan kerja?
Advertisement
Warga Menolak dari Awal
Seno Margo Utomo, seorang warga Blora mengaku, dirinya dan warga lain dari awal sudah menentang kunjungan kerja wakil rakyat Blora itu ke Lombok. Selain karena virus corona Covid-19 sedang mewabah di Indonesia, kunjungan kerja dianggap hanya hura-hura dan membuang anggaran semata. Dirinya juag meminta, para anggota DPRD Blora yang ikut rombongan kunker itu harus dicek kesehatan terlebih dahulu sebelum masuk ke wilayah Blora.
"Ini bentuk kebodohan kolektif yang membahayakan warga Blora. Pulang kunker mereka (DPRD) harus di karantina dulu 14 hari di RS," ucap Seno kepada Liputan6.com.
Seno menyampaikan, tentunya apabila para DPRD Blora tidak dikarantina terlebih dahulu, akan membahayakan 700 ribu warga Blora.
Menurutnya, keputusan DPRD Blora saat ini mencari masalah dan ingin ditentang berbagai pihak karena tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
"Ini mereka cari masalah, apa nggak update berita kalau NTB siaga darurat Covid-19," ucap tenaga ahli (TA) di DPR RI itu.
Seno dulunya merupakan salah satu mantan Anggota DPRD Blora periode 2009-2014. Dia menyatakan siap menjadi garda terdepan menolak kedatangan wakil rakyat ke Blora sebelum di karantina dulu.
Nada geram juga terlontar oleh seorang warga Blora lainnya, Ariyanto, saat dia mengetahui adanya kunjungan kerja DPRD Blora ke Lombok di tengah mewabahnya virus Corona. Penolakan pun terlontar.
"Tidak seharusnya kunker dilakukan DPRD Blora ditengah banyaknya para pejabat menyerukan untuk tidak keluar rumah (karena virus Corona). Apalagi keluar kota hingga ditempat kerumunan. Sungguh miris mendengarnya," ucap Mahasiswa IAIN Kudus, asal Blora itu.
"Saya sendiri kuliah juga diberi kabar diliburkan. Tentunya secara pribadi, saya menolak mereka pulang tanpa dikarantina dulu. Apa nggak tau DPRD Blora, kalau Indonesia lagi darurat?," imbuh Teguh dengan nada jengkel.
