Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengkritik pemerintah yang kurang sigap dalam penanganan virus corona atau Covid-19. Dia menganggap pemerintah tak bisa banyak bertindak dalam menangani pandemi yang kini terus menggerogoti masyarakat Indonesia.
"Harus kita akui pemerintah gagap dalam menangani virus corona," cibir dia dalam sesi teleconference bersama HIPMI, Jumat (20/3/2020).
Advertisement
Selain kegagapan, ia menambahkan, penanganan virus corona juga turut dikuasai ego sektoral di masing-masing institusi. Nihayatul lantas mencontohkan pembentukan Satgas, dimana beberapa instansi saling berebut kursi untuk jadi pemimpin dalam penanganan virus corona.
"Awalnya mau buat Kemenkes, lalu Kemenko PMK. Lalu keluar Perpres itu di-handle BNPB. Padahal kita tahu BNPB tak punya keahlian dalam kesehatan, fokusnya adalah banjir," kata dia.
"Nah ini yang membuat kita di DPR kaget juga BNPB jadi leading sektornya. Kita takutnya malah jadi enggak fokus," dia menambahkan.
Contoh lainnya, Nihayatul menyoroti kebijakan Work From Home (WFH) dan sekolah dari rumah sebagai bentuk social distancing guna mencegah virus corona. Dia menyatakan aturan tersebut belum disosialisasikan secara jelas, sehingga banyak masyarakat yang salah mengartikannya.
"Misal sekolah diliburkan 14 hari. Timbul pertanyaan, kenapa 14 hari? Itu yang belum disosialisasikan. Di saat yang sama mal, tempat nongkrong, tempat wisata tetap buka. Akhirnya bukan Work From Home, malah liburan," ungkap dia.
Oleh karenanya, ia menyarankan pemerintah agar memberi penjelasan rinci kepada masyarakat terkait penanganan virus corona. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tenang dan tidak panik.
"Yang paling penting sosialisasi. Harusnya dari awal sudah ada himbauan. Misalnya Korea Selatan yang tiap dua jam sekali ada sms blast soal penanganan (corona). Harusnya di Indonesia dari awal juga seperti itu," imbuh Nihayatul.
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Sigap Antisipasi Bencana
Presiden Jokowi mengingatkan, kepada seluruh kepala daerah agar memberikan peringatan dini kepada warganya terkait wilayah rawan bencana. Hal ini mengingat sebagian wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Februari 2020.
"Ya kan sudah kita sampaikan sebulan yang lalu agar seluruh gubernur, bupati, wali kota memberikan peringatan-peringatan secara dini untuk tempat-tempat yang kemungkinan rawan terjadinya longsor," kata Jokowi di Lebak Banten, Selasa (7/1/2020).
Menurut dia, kepala daerah sudah mengetahui dan paham titik-titik rawan bencana. Untuk itu, Jokowi meminta, agar mereka mengantisipasi apabila terjadi intensitas hujan tinggi.
"Banjir bandang di mana, diberikan peringatan-peringatan sehingga masyarakat waspada dan hati-hati setiap hujan lebat langsung. Saya kira yang paling penting kewaspadaan kita semua," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa puncak musim hujan di seluruh Indonesia akan terjadi pada Februari-Maret 2020 mendatang.
Seperti diketahui, akibat hujan deras sejak 31 Desember 2019 malam hingga 1 Januari 2020 pagi, bencana banjir terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Ribuan orang harus mengungsi.
Berdasarkan data BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir pada hari pertama tahun 2020 telah mencapai 60 orang. Tercatat sebanyak 1.317 rumah rusak berat, 7 rumah rusak sedang dan 544 rumah rusak ringan.
Kemudian 5 fasilitas umum rusak berat, 3 fasilitas pendidikan rusak ringan dan 2 rusak sedang, 2 fasilitas peribadatan rusak sedang dan 24 jembatan mengalami rusak berat
Advertisement
