Liputan6.com, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) hari ini menyetujui hibah US$ 3 juta atau sekitar Rp 47,3 miliar untuk mendukung perjuangan pemerintah Indonesia melawan pandemi Virus Corona (COVID-19).
Hibah ini akan membantu mendanai pembelian segera peralatan medis utama, seperti ventilator dan alat pelindung diri, termasuk sarung tangan, celemek, dan masker, untuk petugas kesehatan, untuk mendukung upaya pemerintah untuk menahan penyebaran virus di negara tersebut.
Hibah tersebut akan dibiayai oleh Asia Pacific Disaster Response Fund.
Baca Juga
Advertisement
"ADB berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam perjuangan untuk mengendalikan COVID-19. Bantuan ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menguji orang terhadap virus, mengelola kasus yang parah, dan mengurangi risiko penularan di antara petugas kesehatan," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa seperti dikutip dari ADB.org, Sabtu (21/3/2020).
"Kami akan melanjutkan pekerjaan kami dengan pemerintah dan berbagai mitra untuk memberikan solusi fleksibel yang akan membantu Indonesia meminimalkan dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi ini."
Ketika virus ini terus menyebar di Indonesia, pemerintah telah menyatakan wabah COVID-19 sebagai bencana darurat dan mengadopsi langkah-langkah yang sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, lanjut ADB.
Pada 18 Maret 2020, ADB mengumumkan paket awal senilai US$ 6,5 miliar untuk mengatasi kebutuhan mendesak negara-negara anggotanya yang sedang berkembang ketika mereka merespons pandemi COVID-19.
ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sembari mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada tahun 1966, dimiliki oleh 68 anggota --49 dari wilayah Asia.
Simak video pilihan berikut:
Pemerintah Realokasikan Rp 62,3 Triliun APBN untuk Tangani Corona
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah besaran dana dari APBN untuk direaolasi guna tangani virus corona.
"Sampai dengan hari ini, kami sudah mengidentifikasi sekitar Rp 62,3 triliyun dari belanja kementerian lembaga yang akan bisa direalokasikan untuk prioritas seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani Usai Ratas pada Jumat (20/3/2020).
"Ini menyangkut, pertama perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, honor-honor, dana yang diblocking serta output cadangan. kita masukkan kedalam kategori Rp 62,3 triliyun, dimana kementerian lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai 3 prioritas tadi. ini dari APBN kita belum masuk ke APBD ya," lanjut dia.
Menurut Pemaparan Sri Mulyani, adapun 3 prioritas yang dimaksud adalah, Pertama, mendukung kesehatan. Apa saja yang berpengaruh untuk bisa menangani kesehatan di pusat dan di daerah yang menyangkut covid-19 ataupun yang lainnya, termasuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
"Yang kedua adalah untuk memberikan perlindugan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terbawah, dalam bentuk jaring pengaman sosial, yang mash terus kita develope. Yang ketiga, mendukung dunia usaha agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini kami bekerjasama dengan OJK. yang kana melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan," bebernya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah memangkas belanja APBN yang tidak prioritas.
Advertisement
