DPR Dorong Pemerintah Ajukan Revisi APBN 2020

Revisi APBN dalam rangka memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 dalam menghadapi penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya.

oleh Septian Deny diperbarui 23 Mar 2020, 16:20 WIB
Pimpinan DPR berfoto bersama calon Hakim Agung dan calon hakim Ad Hoc saat pengesahan pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Paripurna DPR resmi menyetujui lima Hakim Agung dan tiga hakim Ad Hoc yang telah dipilih Komisi III DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Perdagangan Rachmat Gobel meminta agar pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020. Hal ini dalam rangka memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 dalam menghadapi penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya.

“Sejumlah target atau asumsi penyusunan APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya yang besar untuk penanganan wabah Convid-19. Oleh karena itu, perubahan atau revisi terhadap APBN 2020 harus dilakukan, dan ini harus dilakukan sesegera mungkin. DPR tentu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah,” kata Rachmat dalam keterangan tertulid di Jakarta, Senin (23/3/2020).

APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun. Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp 307,2 triliun. Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3 perse, inflasi 3,1 persen, dan nilai tukar rupiah 14.000 per dolar AS.

“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar dia.

Menurut Rachmat , revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.

“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyrakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.

Langkah penanganan Covid-19 dipastikan akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada lapangan kerja dan penghasilan masyarakat.

Seperti diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, skenario terburuk bisa terjadi jika wabah Covid-19 berlangsung dalam waktu lama, 3 bulan-6 bulan, perdagangan internasional bisa turun di bawah 30 persen, maka skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 2,5 persem bahkan bisa 0 persen.

Menurut Rachmat, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk itu agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan bangsa ini.

“Saatnya kita bekerja cepat dan bersinergi menghadapi situasi sulit ini. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat, untuk itu pemerintah dituntut memberi arah dan tindakan yang tegas,” katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Apresiasi untuk Tenaga Medis Corona Covid-19

Petugas medis dari Provinsi Jiangsu bekerja di sebuah bangsal ICU Rumah Sakit Pertama Kota Wuhan di Wuhan, Provinsi Hubei, 22 Februari 2020. Para tenaga medis dari seluruh China telah mengerahkan upaya terbaik mereka untuk mengobati para pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. (Xinhua/Xiao Yijiu)

Selain itu, Rachmat Gobel juga mengajak kepada seluruh komponen bangsa memberikan penghargaan, dukungan, dan motivasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim medis yang kini berjibaku di garda terdepan menangani pandemi corona. Mereka tidak hanya totalitas dalam bekerja, tetapi juga menomorduakan kepentingan pribadinya hingga rela kehilangan jiwa demi menyelamatkan ribuan warga yang terpapar virus Corona dari kematian.

“Saya tak akan pernah berhenti untuk mengajak masyarakat bahu-membahu membangun solidaritas dalam bentuk apapun, termasuk memenuhi ajakan pemerintah melakukan social distancing," ungkap dia.

Jika upaya ini berhasil menekan dan menghentikan pandemi corona, pada akhirnya tidak saja menolong sesama rakyat dan negara, tetapi juga menolong tim medis yang kini berjibaku di puluhan ribu puskesmas, ratusan rumah sakit rujukan, dan karantina memutus mata rantai pandemi,” lanjut dia.

Rachmat menyatakan, bersama Ketua DPR dan seluruh wakil Ketua DPR, ia akan membantu pemerintah menemukan cara tercepat menangani dan menghentikan merebaknya pandemi yang lebih luas dan lebih besar lagi.

Apakah itu dalam bentuk percepatan pembahasan di sektor anggaran, pencairan, maupun menemukan terobosan memutus hambatan yang akan memperlambat proses penanganan Covid-19. Selain itu, sebagai anggota Komisis XI, Rachmat akan terus mengawal langkah yang akan diambil dalam kepentingan penanganan masalah ini.

“Saya akan memprioritaskan fungsi pengawasan sebagai anggota dan pimpinan dewan untuk menjaga kebijakan pemerintah dalam menangani wabah corona ini, termasuk tentunya pemberian penghargaan dan insentif yang layak kepada seluruh tim medis yang telah berjibaku. Ini penting, karena mereka tak hanya memberikan tenaga, keahlian, juga jiwanya kepada negara di atas kepentingan pribadi dan keluarganya,” tandas dia.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya