Liputan6.com, Pontianak - Pandemi virus corona COVID-19 menyebar dengan cepat di Tanah Air. Berbagai langkah cepat pun dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Namun, ada beberapa hal yang nyaris terlupakan, yaitu kesiapan tenaga medis beserta alat bantu dalam penanganan penyakit menular ini.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Usmandy S, menilai di tengah pandemi COVID-19, tenaga medis merupakan garda terdepan dalam percepatan penanganan Corona COVID-19.
"Oleh karena itu, pemerintah provinsi Kalimantan Barat harus memberikan perhatian serius terhadap berbagai kebutuhan para tenaga medis, sebagai salah satu contoh adalah Alat Pelindung Diri (APD)," ujar Usmandy pada Senin (23/3/2020) di Kota Pontianak.
Baca Juga
Advertisement
Usmandy mengatakan, APD sangat penting bagi para tenaga medis, terutama tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan penanganan corona COVID-19 di Kalimantan Barat.
Dia menegaskan jangan sampai tenaga medis yang sudah berjuang untuk melayani dan merawat pasien justru ikut tertular virus tersebut.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa data Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kalimantan Barat semakin meningkat. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi untuk segera memenuhi kebutuhan para tenaga medis," kata Usmandy.
Dia berjanji, akan mendukung pemberian insentif khusus kepada para tenaga medis di Kalimantan Barat serta semua upaya untuk memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Barat dapat terlindungi dari virus COVID-19 ini, termasuk mendorong agar pemerintah provinsi segera melakukan langkah realokasi anggaran yang ada.
"Tujuannya, agar dapat fokus menangani COVID-19 di Kalimantan Barat," kata anggota Fraksi Partai Golkar Dapil Kalbar 7 yang meliputi Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Upaya Pemerintah Tekan Pasien Covid-19
Menyikapi kondisi saat ini, Pemerintah Kota Pontianak melakukan beberapa langkah kebijakan dalam upaya penanganan virus corona (Covid-19). Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui teleconference (online).
"Hari ini saya memimpin rapat teleconference di rumah dinas dengan memanfaatkan aplikasi yang terhubung langsung dengan beberapa kepala OPD," kata dia, Senin (23/3/2020) dalam keterangan resminya.
Dia menjelaskan, ada beberapa hal penting yang harus segera ditindaklanjuti, di antaranya dampak sosial yang terjadi akibat kebijakan yang diambil dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Untuk itu, kepada dinas terkait, Edi meminta agar bergerak cepat mengantisipasi situasi pada tataran akar supaya terkendali. Satu di antaranya kebijakan terhadap tempat usaha warung kopi atau kafe yang diminta tidak melayani konsumennya makan dan minum di tempat.
"Sudah pasti itu akan menimbulkan dampak sosial, apalagi tentunya para pekerja atau karyawan yang dirumahkan, pedagang yang dagangannya tidak laku hingga mengakibatkan menurunnya omzet dan dampak-dampak lainnya," dia menjelaskan.
"Oleh sebab itu saya minta OPD-OPD terkait harus bergerak cepat, terutama pemberian stimulus langsung dan tidak langsung bagi mereka yang terdampak," Edi menambahkan.
Terkait anggaran, dia mengklaim sudah melakukan revisi, termasuk dana penyertaan modal ke Bank Pasar. BUMD milik Pemerintah Kota Pontianak itu diminta untuk memberikan bantuan stimulus melalui dana CSR-nya. "Karena untuk saat ini, semua kegiatan terpusat pada penanganan virus corona".
Advertisement
