Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengusulkan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk membuat rumah sakit khusus penanganan virus corona atau COVID-19.
"Ini karena Jatim masuk wilayah terjangkit dan menurut saya harus ada rumah sakit khusus menangani COVID-19," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 24 Maret 2020.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut mengusulkan ada tiga lokasi untuk rumah sakit khusus COVID-19, yakni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rusun Jemundo Sidoarjo dan Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya.
Ia mengatakan, gubernur bisa mengambil dana silpa dengan menggunakan mekanisme dana darurat atau PAK mendahului karena sifatnya force majeure, dilansir dari Antara.
Baca Juga
Advertisement
Usulan tersebut, kata dia, juga berdasarkan banyak masukan para tenaga medis di Jatim sehingga bisa membedakan mana pasien COVID-19 dan bukan.
"Ini agar mengurangi terpaparnya pasien non-COVID-19 sehingga penanganan lebih mudah," ucap politikus yang bergelar doktor dari Universitas Brawijaya Malang tersebut.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Usul Buka Relawan COVID-19
Selain itu, Sri Untari juga mengusulkan gubernur membuka pendaftaran relawan medis dan paramedis COVID-19, terutama di daerah-daerah karena masih perlu koordinasi intens dengan Gugus Tugas Provinsi.
"Untuk tim dari provinsi saya apresiasi dan salut karena memang sangat-sangat sigap," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ketika dikonfirmasi mengaku saat ini Jatim telah memiliki 63 rumah sakit rujukan dengan kekuatan 1.766 bed atau tempat tidur, baik ruang isolasi maupun observasi.
"Ada juga Rumah Sakit Infeksi di Unair sebelah RSUA Surabaya, itu bisa dimaksimalkan. Saya akan koordinasi dengan rektornya," ucapnya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga berharap daerah bisa menyiapkan ruang observasi dan isolasi agar lebih mendekatkan pasien dengan tempat tinggalnya. "Yang sudah menyiapkan baru Kabupaten Probolinggo dan Jember," tutur mantan menteri sosial tersebut.
Advertisement
