Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan seluruh biaya perawatan pasien yang terjangkit positif terinfeksi virus corona atau covid-19 ditanggung pemerintah. Adapun alokasi anggaran untuk perawatan pasien akan disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan.
"Karena pandemik covid-19 tidak masuk dalam hal yang bisa dicover BPJS dari sisi iuran," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Advertisement
Sri Mulyani mengatakan, pihak BPJS Kesehatan nantinya tetap akan melakukan proses verivikasi terhadap pasien. Apakah pasien tersebut memang tidak memiliki asuransi atau justru sebaliknya.
Dia menambahkan, pendanaan pasien virus corona akan diambil dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020 atau APBD. Dengan demikian, harapannya akan ada kepastian mendapatkan pembayaran dengan merawat pasien virus corona.
"Kita terus lakukan agar RS punya kepastian bahwa mereka akan dapatkan pembayaran dengan merawat para pasien covid," kata dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Biaya Perawatan Pasien Postif Corona Akan Ditanggung Pemerintah
Seiring berkembangnya penyebaran corona covid-19 yang luar biasa cepat dan ganas, G20 mengundang menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk melakukan pertemuan secara virtual yang dilakukan tadi malam (23/3) pukul 18.00 WIB, yang diikuti oleh semua anggota G20 plus beberapa negara yag diundang dan lembaga-lembaga multilateral.
"Pertemuan tersebut mambahas kondisi ekonomi global dan bagaimana G20 bisa menghadapi pandemik covid-19 yang betul-betul mempengaruhi ekonomi dan keuangan secara signifikan," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat media briefing, Selasa (24/3/2020).
Disampaiakan oleh Sri Mulyani, Managing Director IMF menyampaikan dalam pembukaannya, bahwa pada 2020 proyeksi pertumbuhan global dipastikan akan negatif.
"Ini artinya akan terjadi kontraksi. ini jauh lebih rendah dari yang tadinya dibayangkan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi ada di atas 3 persen," lanjut Sri Mulyani.
Kendati demikian, IMF menyampaikan pada tahun 2021 diharapkan akan ada perbaikan.
Kemudian Menkeu Saudi, dalam pembukaannya menyatakan bahwa dunia menghadapi ancaman covid-19 yang sejak Februari ternyata telah berkembang menjadi begitu sangat cepat dan sangat ganas, yang mempengaruhi baik sisi supply maupun sisi demand dari perekonomian global di semua negara.
"Sehingga misi dari G20 perlu untuk direkonsolidasikan dalam rangka untuk bisa merespon apa yang disebut tantangan global terhadap manusia keselamatan dan kesehatannya, kepada perekonomian, dan kepada keuangan," jelas Sri Mulyani.
Kembali ia tegaskan, Global threat yang pertama kepada manusia, dalam bentuk keselamatan dan kesehatan. Kedua, dari sisi ekonomi, dan ketiga dari sisi keuangan.
Advertisement
