Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menyarankan masyarakat tidak perlu mudik ke kampung halamannya. Sandi melihat, warga yang berbondong-bondong mudik lebih awal ini sangat berbahaya karena ada kemungkinan membawa virus corona dari wilayah zona merah.
"Nah ini sangat-sangat berbahaya karena kalau pulang dari zona merah dari daerah Jabodetabek terutama ini kemungkinan mereka membawa virus tersebut tanpa disadari ke daerah-daerah mereka," ujar Sandi dalam teleconference bersama wartawan, Kamis (26/3/2020).
Advertisement
Sejumlah daerah belum mengalami kasus virus corona sebanyak di wilayah Jabodetabek. Hal itu perlu dicegah. Sehingga, menurut mantan Wagub DKI Jakarta itu pemerintah harus melakukan batasan agar masyarakat di Jabodetabek tidak keluar wilayah.
Sandi menyarankan pembatasan dilakukan dari terminal, stasiun, hingga bandara.
"Jadi harus sepakat dengan pemerintah untuk Jakarta 3 minggu ke depan dan mungkin bisa diusulkan di Jabodetabek juga Pemkot maupun Pemkab melakukan batasan," ucapnya.
Tidak hanya memperluas penyebaran corona, fasilitas kesehatan di daerah-daerah nonurban masih belum cukup untuk menangani corona.
"Apa lagi di kampung itu fasilitas kesehatannya tidak selengkap di daerah urban," pungkas Sandiaga.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Arahan Mendagri untuk Pemda
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah menahan masyarakat untuk mudik. Menurutnya, hal ini untuk membatasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19, agar masyarakat terlindungi dari infeksi virus ini.
"Imbauan beberapa Pemerintah Daerah agar warga menunda mudik untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 selaras dengan keinginan Kemendagri. Kebijakan diam di rumah, work from home, mengurangi perjalanan ke luar kota, physical distancing dan meniadakan acara kerumunan orang banyak yang sudah dicanangkan oleh Kemendagri ke seluruh Pemda, sebenarnya, juga bermakna sama dengan anjuran penundaan untuk mudik massal dalam rangka jelang lebaran yang sudah mendekat itu," kata Tito seperti dijelaskan Staf Khususnya, Kastorius Sinaga, Kamis (26/3).
Menurutnya, Tito mengapresiasi langkah seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mengimbau warganya menunda mudik. Kemudian Ganjar membangun komunikasi dan kerja sama dengan provinsi asal mudik, seperti Jabodetabek dan Jawa Barat, untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini.
"Tentu dalam tingkat implementasi, kita paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara total keseluruhan," katanya.
"Dari data yang kita miliki, bila kita dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekwensi program mudik bareng maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan epicentrum penyebaran Covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan," sambungnya.
Menurutnya, bersama Gugus Tugas Covid-19 pembatasan secara ketat acara mudik bareng tahun ini sedang dipertimbangkan matang sebagai kebijakan.
"Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis ngedrop dan menjadi sasaran empuk serangan Covid-19," ungkapnya.
Dalam berbagai surat edaran dan juga kunjungan kerja Tito ke empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Propinsi Sumatera Selatan, sudah mengingatkan para gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detail di lapangan untuk antisipasi mudik jelang lebaran.
"Hal yang perlu diingat juga adalah tentang rapid tes covid 19 yang sudah dimulai dilakukan didaerah-daerah, khususnya di wilayah yang menjadi epicentrum penyebaran covid 19 seperti DKI dan Jabar. Mendagri Tito mengingatkan agar Kepala Daerah benar-benar mengikuti protokel rapid test secara seksama guna menghindari efek penularan akibat berdesakan di saat test," bebernya.
"Kemendagri, bersama Gugus Tugas Covid-19 dan Pemda serta instansi lainnya akan bekerja maksimal. Ini merupakan pembelajaran penting bagi birokrasi Pusat dan Daerah untuk menerapkan aneka kebijakan bersifat makro kita implementasikan secara detail dan terkendali hingga di tingkat praksis dan mikro," pungkasnya.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
