Istana: Cegah Corona, Polri Telah Bubarkan 1.731 Kerumunan Massa

Liputan6.com, Jakarta - Jubir Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menyebut pemerintah terus melakukan mekanisme pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Caranya dengan membubarkan kerumunan massa dan kumpul-kumpul.

"Pembatasan sosial merupakan mekanisme yang bertujuan memotong persebaran virus. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial," kata Fadjroel lewat keterangannya, Jumat (27/3/2020).

Namun, kata dia, masih ada sebagian masyarakat yang belum menciptakan partisipasi ideal terkait mekanisme pembatasan sosial karena adanya virus corona. Sehingga, negara memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan atau menciptakan tindakan tegas demi kepentingan dan kebaikan umum.

"Adapun dasar hukum dari tindakan tegas Polri melakukan pembubaran kerumunan dan menjaga pembatasan sosial yang aman adalah Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216 ayat 1, dan Pasal 218 KUHP," kata Fadjroel.

Dia menuturkan, Pasal 212 KUHP dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan upaya perlawanan saat dibubarkan oleh Polri. Pasal 214 diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perlawanan dan terdiri dari dua orang atau lebih.

Sementara untuk Pasal 216 ayat 1 dan Pasal 218 dapat dipakai untuk mereka yang tidak menaati himbauan polri namun tidak melakukanperlawanan.

Kerumunan massa yang dimaksud dijabarkan dalam poin nomor 2 Maklumat Polri itu termasuk pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, atau semacamnya.

Selain itu juga kegiatan konser musik, olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya.

"Berdasarkan maklumat tersebut, Polri menindak tegas aktivitas massa dan kerumunan. Sampai pada Kamis, 26 Maret 2020 telah dilakukan 1.731 kali pembubaran massa dan kerumunan," ucapnya.

Fadjroel menambahkan, pendekatan tindakan tegas Polri sampai saat ini masih dalam tingkat sangat demokratis, yaitu dialog dan ajakan. Presiden Joko Widodo pun mendorong agar sistem penanganan Corona yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid 19 bekerja secara cepat dan tepat.

"Keselamatan kesehatan dan daya sosial ekonomi harus bisa diwujudkan. Hal ini karena Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto)," pungkas Fadjroel.