Liputan6.com, Jakarta - Mewabahnya virus Corona yang berkembang menjadi pandemi di seluruh dunia menjadi persoalan yang cukup pelik bagi tiap negara dalam pengambilan keputusan untuk menanganinya. Di Indonesia sendiri, saat ini tengah menerapkan social distancing guna menekan penyebaran Corona covid-19.
Namun beberapa pihak beranggapan bahwa Indonesia seharusnya berani untuk melakukan lockdown atau penguncian total untuk menghadapi virus tersebut.
Advertisement
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyayangkan sikap pemerintah yang dianggapnya ragu-ragu dalam mengambil kebijakan selama menangani pandemi Corona covid-19.
"Seperti India yang kasusnya relatif lebih sedikit dari Indonesia sudah melakukan lockdown lebih awal karena mereka sadar ongkos dari terlambatnya penanganan itu akan jauh lebih besar. Bukan hanya ongkos uangnya, tapi juga nyawa manusia. nah berangkat dari prespektif itu, kelihatannya pemerintah terlalu bias untuk menjaga ekonomi," ujarnya dalam siaran langsung Indef Talk via Live Instagram, Jumat (27/3/2020).
Faisal mengibaratkan situasi sekarang seperti perang dunia. Bedanya, musuh kali ini tidak terlihat, alias "hantu". Oleh karena itu, diperlukan langkah yang efisien untuk mendeteksi persebaran virus tersebut.
"Perang ini tidak seperti secara fisik perang dunia, tapi perang menghadapi hantu. kalau perang dunia itu kita tahu pasukan musuh itu berapa, kekuatan persenjataan musuh berpaa, jarak musuh dari kita berapa dan sebagainya. Tapi kalau perang menghadapi hantu, kita tidak tahu, hantunya jangan-jangan sudah di depan rumah kita. Sudah ada di jantung pertahanan kita,"
"Oleh karena itu, tidak ada kata lain, tatkala kita tidak mengetahui medan tempur, maka satu-satunya cara adalah melakukan pembatasan atau lockdown, dan kita periksa musuh-musuh itu dari rumah ke rumah," tegasnya.
Faisal juga mengatakan, untuk menjalankan strategi tersebut diperlukan pemimpin yang sesuai dengan bidangnya agar lebih efisien. Sebab, menurutnya lembaga yang selama ini ditunjuk sebagai komado dari penanganan Corona covid-19, yaitu BNBP kurang efektif karena secara pendekatannya berbeda.
"Kalau perang melawan hantu (Corona) itu, para kepala staffnya harus ahli-ahli virus. harus ahli-ahli penyakit menular, harus ahli kesehatan masyarakat, harus ahli virus," tandasnya.
Mahfud Md: Pemerintah Siapkan PP soal Local Lockdown Terkait Corona
Pemerintah Kota Tegal memberlakukan local lockdown untuk pencegahan penyebaran virus Corona yang menyebabkan Covid-19. Menko Polhukam Mahfud Md menilai, sikap itu tidak menyalahi aturan.
Menurut dia, sebelum wabah Corona terjadi, Indonesia sudah mengenal istilah karantina kewilayahan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Itu memang kita mengenal istilah karantina kewilayahan artinya membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama," kata Mahfud saat jumpa pers di kantornya secara virtual, Jumat (27/3/2020).
Dia mengatakan Pemkot Tegal sudah melaporkan kebijakan dan pertimbangannya kepada pemerintah pusat. Namun sementara ini, pemerintah pusat masih mengkaji seperti apa pola dan format local lockdown yang hendak dilakukan di tengah wabah Corona ini.
"Ya mereka sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah tapi formatnya belum jelas," lanjut Mahfud.
Advertisement
