Wabah Corona, Pemerintah Siapkan Aturan Larangan Mudik Lebaran

Pemerintah akan mengatur pergerakan masyarakat dengan baik supaya kesehatan dan keselamatan terjaga.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Mar 2020, 22:42 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md saat berbincang dengan jajaran Grup Emtek di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Jajaran Grup Emtek mengunjungi Mahfud Md untuk bersilatuhrami. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengatur rincian larangan mudik dan piknik lebaran tahun 2020, baik dalam maupun ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar membatasi Virus Corona atau Covid-19.

"Menurut UUD orang pulang dan pergi itu adalah hak konstitusional oleh sebab itu tidak bisa sembarang dilarang. Tetapi di dalam hukum itu ada dalil keselamatan rakyat lah yang menjadi hukum tertinggi sehingga pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar tidak mudik dulu," katanya di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Mahfud mengatakan, kondisi tahun ini jauh berbeda dibandingkan 2019. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengatur pergerakan masyarakat dengan baik supaya kesehatan dan keselamatan terjaga dari virus Corona.

"Kali ini situasi bencana sehingga sedang dipertimbangan juga satu kebijakan untuk larangan mudik menjelang lebaran, piknik dan berkumpul misalnya untuk pembagian zakat. Kalau ada anggaran untuk itu mudik bareng diberikan untuk benda yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan," katanya.

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Warga yang Terlanjur Mudik Akan Dikarantina

Mengenai masyarakat yang telah kembali ke kampung halaman masing-masing sebelum adanya ketentuan, Mahfud menegaskan, pemerintah akan meminta seluruhnya dikarantina.

"Tentu pemerintah mengambil langkah-langkah lokal misalnya ada pengkarantinaan dulu kalau luar negeri atau di mana apakah pantas menjadi ODP atau tidak itu nanti akan terus dilakukan," pungkasnya.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya