Perusahaan Ramai-Ramai Manfaatkan Izin Kilat Produksi Alat Kesehatan

BKPM mencatat sejumlah perusahaan telah memanfaatkan fasilitas percepatan perizinan khususnya yang terkait dengan alat kesehatan

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 28 Mar 2020, 16:00 WIB
Sejumlah konsumen menunggu di kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/10/2015). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan komitmen pemerintah demi memberikan pelayanan prima dan cepat kepada investor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sejumlah perusahaan telah memanfaatkan fasilitas percepatan perizinan khususnya yang terkait dengan alat kesehatan (alkes) seperti Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan pembersih tangan (hand sanitizer).

"Kami ingin membantu negara dalam penanganan wabah COVID-19 dengan produk hand sanitizer kami. Awalnya produk ini ditargetkan untuk diekspor, namun untuk mendukung pemerintah dalam memerangi COVID-19, kami meminta bantuan BKPM untuk mendapatkan izin edar di dalam negeri," kata Pemilik PT Eagle Indo Pharma yang juga produsen Caplang, Edy H. Tjugito seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/3/2020).

Fasilitas itu dilakukan dengan memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS) BKPM serta mengoptimalkan pemantauan melalui Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat Kopi).

Berdasarkan data BKPM hingga Kamis (26/3) lalu, fasilitas percepatan izin kesehatan telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan antara lain PT Daedong Indonesia, Agung Sedayu Group dan PT Eagle Indo Pharma (Caplang).

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki fasilitas produksi untuk alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam penanganan wabah COVID-19.

Menurut Edy, proses perizinan yang cepat di BKPM ini sangat membantu untuk menyiapkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat itu.

 


Fasilitas yang Diberikan BKPM

Seorang konsumen saat berada di loket Migas kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/10/2015). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan komitmen pemerintah demi memberikan pelayanan prima dan cepat kepada investor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengungkapkan fasilitasi yang diberikan bagi perusahaan melalui OSS adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Industri, Izin Operasional/Komersial dan untuk selanjutnya masuk di sistem Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Sertifikasi Produksi, Izin Edar dan Distribusi.

"Integrasi sistem di Kemenkes ke dalam sistem OSS telah mempercepat perizinan," katanya.

Sebagaimana tercatat di BKPM, jumlah permohonan izin alat kesehatan memang mengalami peningkatan sejak awal Februari 2020 dan mencapai angka tertinggi di periode 9-15 Maret 2020 yang mencapai 1.255 izin.

Kenaikan tersebut merupakan respon dari pelaku usaha terhadap wabah COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya