Erick Thohir: Diskon Tarif Listrik Tunggu Keputusan Presiden

Seluruh kebijakan stimulus bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo.

oleh Athika Rahma diperbarui 30 Mar 2020, 20:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Merebaknya wabah virus Corona di Indonesia membuat beban penggunaan listrik membengkak. Hal itu dikarenakan masyarakat berdiam diri dan bekerja dari rumah (work from home), sehingga mereka menggunakan listrik hampir 24 jam.

Sempat beredar hoaks yang menyatakan jika PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memberi kompensasi kepada pelanggan perihal tarif listrik ini. General Manager PLN Unit Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Ikhsan Asaad pun telah mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak benar.

Namun jika memungkinkan, adakah stimulus yang dapat diberikan pemerintah untuk mengurangi beban tarif listrik tersebut?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, seluruh kebijakan stimulus bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo.

"Soal itu (diskon tarif listrik) lebih spesifik ke PLN. Kalau kebijakan stimulus, kita tunggu kebijakan Presiden, Menteri dan jajaran Senior yang mengumumkan. Yang itu biarkan tunggu Presiden langsung," kata Erick dalam konferensi pers virtual, Senin (30/3/2020).

 


Proyek Strategis BUMN Tetap Lanjut

Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan paparan dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1/2020). Erick Thohir diundang untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lanjut Erick, pemerintah memang fokus memberi stimulus agar perekonomian negara tetap berjalan.

Namun begitu, dirinya juga memastikan proyek strategis BUMN tidak akan terhenti, termasuk proyek listrik 35 ribu megawatt. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi lonjakan kebutuhan listrik ke depan.

"Proyek strategis yang harus kita lakukan, ini ada dirut BUMN. Bagaimana proyek 35.000 megawatt tetap berjalan meski dengan adanya penurunan ekonomi," katanya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya