Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari sebelumnya sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Kenaikan anggaran ini diikuti dengan penambahan penerima manfaat Kartu Prakerja, dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang di 2020.
"Pendaftaran Kartu Prakerja akan dialokasikan untuk 164 ribu orang setiap minggunya," ujar Airlangga dalam video konferensi, Rabu (1/4/2020).
Advertisement
Kartu Prakerja, lanjut Airlangga, sebagai salah satu instrumen untuk memberikan insentif kepada pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan, dan juga bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan usaha, khususnya selama Corona.
Adapun manfaat yang diterima adalah sebesar Rp 3.550.000 per peserta, terdiri dari; bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150 ribu.
Total jumlah penerima Program tahun 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang, dan Peserta Program per minggu paling banyak adalah 164.872 orang.
"Sementara ini, jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa pandemik Covid-19 adalah yang berbasis daring (online)," ujar Menko Airlangga.
Untuk informasi, berikut platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja, untuk sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.
HIPMI Sebut Kartu Pra Kerja Ringankan Beban Pengusaha
Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah Virus Corona atau Covid-19. Pandemi ini telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global.
Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak.
Untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah Covid-19 tersebut, pemerintah mengimplementasikan Kartu Pra Kerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau yang kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.
BACA JUGA
Pendaftaran akan dibuka pada awal April 2020. Kartu Pra Kerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan Kartu Pra Kerja.
Dia mengatakan, implementasi Kartu Pra Kerja ini dipakai sekaligus untuk antisipasi pekerja kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, hingga pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet.
"Kartu Pra Kerja ini paling tidak bisa meringankan beban pengusaha. Ini memang yang jadi skema oleh pemerintah. Akan diadakan training atau pelatihan nanti didasari dengan kebutuhan industri, yang kami dorong adalah tidak sekadar training tapi juga sertifikasi karena industri sekarang ini kan tahunya bukan ijazah, tapi punya sertifikasi apa ," ujar Sari, seperti keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (30/3/2020).
Pasalnya, Sari melanjutkan, saat ini sertifikasi menjadi acuan pengusaha apakah seseorang bisa diterima kerja atau tidak.
Di sisi lain, mahalnya biaya untuk menjadi landasan mengapa kartu pra kerja juga perlu mengcover sertifikasi kompetensi pekerja.
Advertisement
