Liputan6.com, Wuhan - Keputusan China melakukan lockdown kota Wuhan efektif mencegah penyebaran ratusan ribu kasus. Berkat lockdown, aliran keluar-masuk warga berkurang sehingga penyebaran otomatis ikut menurun.
Dilaporkan Japan Times, Rabu (1/4/2020), data itu berasal dari penelitian yang dilakukan ilmuwan dari Amerika Serikat, Hong Kong, China, dan Inggris. Mereka meneliti apa yang terjadi bila Wuhan tidak lockdown.
Baca Juga Advertisement
Hasilnya, penelitian menyebut jika Wuhan tidak lockdown pada 23 Januari, maka ada 700 ribu kasus yang menyebar pada 19 Februari atau hari ke-50 wabah Virus Corona jenis baru itu.
"Analisis kami menunjukan bahwa tanpa adanya travel ban Wuhan dan respons darurat nasional maka akan ada lebih dari 700 ribu konfirmasi kasus COVID-19 di luar Wuhan pada tanggal tersebut," ujar salah satu peneliti yakni Christoper Dye.
"Tindakan kendali China tampak berfungsi dengan secara sukses memutus rantai penyebaran; mencegah kontak antara orang yang terinfeksi dan yang tidak menyadarinya," lanjut Dye yang berasal dari Departemen Zoologi Universitas Oxford.
Penelitian ini melibatkan ahli dari berbagai latar belakang akademis. Ada ilmuwan dari fakultas perencanaan tata kota, entomologi, penyakit menular, ekologi, sains matematika, hingga ekologi dan biologi evolusi.
Para peneliti menggunakan kombinasi laporan kasus, informasi kesehatan masyarakat, dan pelacakan lokasi mobile phone untuk menginvestigasi penyebaran virus. Ilmuwan melihat ada pengurangan drastis warga yang keluar-masuk Wuhan berkat lockdown.
"Analisis mengungkap ada pengurangan luar biasa dari pergerakan setelah ada travel ban pada 23 Januari 2020. Berdasarkan data ini, kami juga bisa mengkalkulasi kemungkinan kasus-kasus terkait Wuhan di kota-kota lain di seluruh China," ujar Ottar Bjornstad dari Universitas Negeri Pennsylvania.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Luhut Tak Setuju Lockdown
Ketidakpuasan berbagai pihak terhadap upaya pemerintah dalam menangani pandemi Corona Covid-19, menginisiasi adanya tekanan untuk negara melakukan karantina total, atau lockdown. Bahkan beberapa daerah sudah melakukan karantina mandiri sebagai upaya menekan persebaran Covid-19.
Kendati demikian, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan aturan mengenai karantina wilayah, bukan lockdown. Nantinya aturan tersebut akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Nah, ini yang harus dicari keseimbangannya. Tapi kira-kira nanti terminologinya dicari juga, Kita kenalnya karantina, pakai undang-undang, jadi jangan pakai (istilah) lockdown," ujarnya dalam video konferensi, Selasa kemarin.
Menurut Luhut, keputusan pemerintah untuk tidak ingin melakukan lockdown karena berkaca dari pengalaman beberapa negara lain dalam mengatasi Covid-19 ini, yang tidak semuanya memberlakukan lockdown secara penuh.
"Lockdown ini juga tidak semua tempat berhasil, hanya China yang relatif berhasil. Kan di Korea juga tidak lockdown penuh, di Italia juga tidak, Jerman (juga demikian),” ucapnya.
Masing-masing negara, lanjut Luhut, memiliki kebijakannya masing-masing untuk menangkal Corona. Menurut dia, kebijakan yang cocok untuk Indonesia dengan melihat budayanya adalah karantina wilayah.
"Nah jadi setiap negara mencari caranya yang cocok. Makanya kita jangan buru-buru men-judge atau memberikan komentar yang tidak pas," katanya.
Advertisement
