Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengimbau agar perguruan tinggi dengan otonomi yang dimilikinya dapat memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa darurat Corona Covid-19.
"Diberikan otoritas yang luas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi agar dapat mengambil langkah-langkah yang paling tepat dan paling baik yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, maupun kondisi perguruan tinggi masing-masing. Mengingat kondisi tiap daerah dan perguruan tinggi pasti beragam," kata Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Nizam di Jakarta dalam pertemuan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (02/04/2020).
Advertisement
Nizam kembali berpesan agar Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan sistem-sistem pembelajaran jarak jauh yang sudah tersedia dan menghindari kegiatan tatap muka secara langsung.
Lebih lanjut, Nizam mengimbau agar perguruan tinggi dapat memudahkan atau tidak mempersulit pembelajaran selama darurat Corona.
"Untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing," terangnya.
Plt. Dirjen Dikti mempersilahkan Perguruan Tinggi bila perlu mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memerhatikan situasi dan kondisi dikampus. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan, seperti dalam bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisa data, proyek mandiri, dan lain-lain. "Yang penting didasarkan pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadwal praktik bisa digeser, akhir semester bisa digeser, kalender akademik bisa disesuaikan. Yang tidak boleh dikompromikan adalah kualitas pembelajarannya," jelas Nizam.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Peran Perguruan Tinggi dalam Penanganan Covid-19
Dijelaskan Nizam, saat ini realokasi anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2020 sebesar Rp 405 miliar ditujukan untuk empat program penanganan Covid-19.
Salah satu di antaranya adalah menggerakkan 15.000 relawan mahasiswa kesehatan dalam melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam pelayanan kepada masyarakat seperti call center, screening online, dan konsultasi kesehatan online.
Sesuai semangat kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, maka keterlibatan mahasiswa sebagai relawan dalam usaha penanganan Covid-19 dapat dikonversi menjadi SKS.
"Contoh mahasiswa kesehatan tadi, mereka mendapat SKS dari kegiatan tsb, misal sebagai pengabdian masyarakat atau bagian dari co-as. Atau misalnya mahasiswa Teknik membuat ventilator atau disinfektan, hal tersebut dapat dikonversi dan diapresiasi menjadi SKS. Silakan perguruan tinggi menerapkan hal tersebut," tutur Plt. Dirjen Dikti.
Selain itu, Kemendikbud meminta agar Perguruan Tinggi dapat melakukan upaya kreatif dalam rangka membantu meringankan beban mahasiswa dalam keterbatasan ekonomi.
"Misalnya subsidi pulsa, logistik, mobilisasi alumni menolong adik-adiknya, atau gotong royong di mana yang mampu menolong yang tidak mampu. Dengan demikian ciri khas masyarakat Indonesia, yakni semangat gotong-royong justru semakin kuat saat menghadapi pandemi ini," ujarnya.
Setelah melewati pandemi Covid-19, lanjut Nizam, akan banyak kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan ekonomi masyarakat, misalnya pada sektor usaha kecil dan menengah serta sektor informal.
Advertisement
