Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 3,032 triliun untuk penanganan virus corona atau Covid-19 hingga Mei 2020.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan awalnya Pemprov DKI hanya menganggarkan Rp 1,032 triliun dan ada penambahan sampai Rp 3 triliun.
Advertisement
"Menambahkan Rp 2 triliun untuk penanggulangan masalah kesehatan serta jaminan sosial bagi penduduk terdampak," kata Edi dalam keterangan pers, Jumat (3/4/2020).
Dia menyebut jumlah tersebut diambil dari sejumlah pos anggaran milik Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yakni anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.
Rencananya kata Edi, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD DKI dan untuk keperluan untuk ODP kasus Corona.
"Penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah (PMD) khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E dan penundaan pembelian tanah," ucapnya.
Kendati begitu Edi tidak merinci besaran anggaran yang digunakan dari Formula E dan penundaan pembelian tanah. Awalnya penyelenggaraan Formula E akan dilaksanakan pada 6 Juni 2020.
Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Pengalokasian itu kata Anies hingga bulan Mei 2020.
"Yang sudah dialokasikan Pak sampai dengan bulan Mei itu sebesar Rp 3,032 triliun," kata Anies melalui video conference bersama Wapres Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020).
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Imbauan Mendagri
Dia menjelaskan awalnya pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun kemudian anggaran tambahan sebesar Rp 2 triliun. Dia menyebut alokasi anggaran itu berdasarkan imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Bila panjang samapi Mei akan ditambah tapi secara regulasi kami terimakasih ke Mendagri. Karena beliau cepat keluarkan edaran yg memberikan kelonggaran bagi Pemda," ucapnya.
Sementara itu, dia mengaku pihaknya saat ini masih melakukan identifikasi kepada kelompok rentan miskin di Jakarta. Sebab berdasarkan data untuk masyarakat miskin mencapai 1,1 juta keluarga.
Advertisement
