Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sadar betul kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak sederhana bila diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Karenanya, sebelum PSBB benar dilakukan pihaknya tengah menerapkan karantina parsial di level desa dan kelurahan.
"Saya izinkan beberapa Kota Bandung, Sukabumi, kemudian di Kota Depok, Bekasi, Puncak juga dibatasi, di Bogor, jadi PSBB kami baru di skala wilayah terbatas atau parsial," kata Ridwan Kamil saat teleconference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4/2020).
Advertisement
Menurut pria yang kerap disapa Kang Emil ini, dampak pembatasan dirasakan cukup bagus dalam memantau pergerakan manusia. Karena dia menyadari mobilitas sosial tidak bisa dilakukan begitu saja harus secara perlahan, parsial, dan latihan sebelum PSBB.
"Kita sudah berlatih di RT dan kelurahan. Hasilnya positif," ucap dia.
Ridwan Kamil menegaskan, syarat yang perlu ditekankan saat karantina parsial adalah logistik makanan sudah dijamin aman. Dia tidak mengizinkan bupati, atau wali kota melakukan karantina parsial jika tidak melakukan simulasi logistik makanan pada menengah bawah.
"Jadi sekarang mulai ada dapur umum, skenario jaga-jaga kalau karantina daerah mereka melakukan dapur umum juga sama sudah siap," tandas Ridwan Kamil.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Ridwan Kamil Siapkan Rp 16 Triliun
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan memotong gajinya untuk sumbangan bantuan sosial warganya yang terdampak Corona Covid-19. Tidak hanya itu, proyek perjalanan dinas dan tunjangan ASN juga dilakukan pemangkasan.
"Saya hentikan proyek perjalanan dinas, gaji gubernur juga dipototong kemudian tunjangan ASN juga kita akan minta sumbangakan dengan pemotongan sebelum kami melakukan kebutuhan ke masyrakat," kata pria karib disapa RK saat telekonferensi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4/2020).
Selain itu, demi mencegah krisis dampak ekonomi akibat pandemi Corona ini, Jawa Barat telah menyepakati total anggaran senilai Rp 16 triliun. Angka tersebut dibagi, Rp 13 triliun untuk program padat karya pasca pademi dan sisanya untuk bantuan langsung selama pandemi berlangsung yang diperkikan sampai Juni 2020.
"Rp 3 triliun anggaran tunai dan pangan akan dibagikan secepatnya minggu depan, kami menyiapkan Rp 500 ribu, kalau lancar minggu depan sudah kami bagikan 1/3 cash, 2/3 adalah sembako," jelas RK.
Sebagai informasi, total anggaran tidak semua dikeluarkan dari kas Pemprov Jawa Barat. Pemerintah Pusat diketahui mensubsidi senilai 25 persen melalui kartu sembako dan kartu program keluarga harapan (PKH).
RK mengaku pendistribusian saat ini masih terkendala pendaatan jumlah warga penerima. Lewat laporan diterima, masih ada warga yang mengeluh belum terdaftar sebagai penerima bantuan meski mereka terdampak Covid-19.
RK menilai hal itu dikarenakan jumlah daerah di Provinsi Jawa Barat yang luas dan mencapai 27 daerah kabupaten/kota. Karenanya saat ini jajarannya tengha berjibaku hingga mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani langsung bupati dan walikota terkait jumlah penerima bantuan.
"Jadi kami tengah antisipasi jangan sampai ada yang tak terdata," tutur RK.
Karenanya, RK mencanangkan 20 persen yang terdata untuk tahap 1 sebagai cadangan jika masih ada komplain masyarakat yang mengaku tidak mendapat bantuan.
"Saya kasih spare 20 persen untuk memastikan tahap 2 yang terlewat, tetapi mereka harus mengajukan argumentasi. Saya akan membuat komite untuk memberikan approval," RK menandaskan.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Advertisement
