Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan total anggaran yang dikucurkan untuk penanganan ekonomi terdampak Virus Corona atau COVID-19 di Jawa Barat sebesar Rp 16,2 triliun.
Angka ini terdiri dari Rp 3,2 triliun berupa bantuan tunai dan pangan, Rp 13 triliun bantuan proyek padat karya kepada masyarakat.
Menurut dia anggaran sebesar Rp 3,2 triliun bantuan tunai dan pangan dikucurkan langsung dari anggaran milik pemeritah provinsi. Sedangkan sisanya dibantu 27 pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat.
Baca Juga
Advertisement
"Sebagian kota dan kabupaten saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan - kekurangan jika memungkinkan. Nah, Rp 500 ribu yang akan kami hadirkan secepatnya kalau lancar," kata dia di rumah dinas gubernur Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (3/4/2020).
Dia mengungkapkan, pemerintah masih dalam proses pendataan. Dari data itu, kemudian akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) walikota dan bupati.
"Jika SK wali kota dan bupati sudah keluar, kami akan mulai melakukan bantuan mulai minggu depan," ungkap dia.
Teknis pengadaan bantuan untuk sembako sebut Kamil, akan membeli langsung dari pedagang pasar yang mengalami penurunan penjualan bersama dengan Bulog.
Pengiriman sembako itu akan dilakukan PT Pos, dibantu oleh ojeg online dari berbagai perusahaan.
Distribusi
Ditunjuknya PT Pos dalam pendistribusian bantuan penanganan COVID-19 di Jawa Barat yaitu sistem pendaftaran dan pendataan pengiriman barang dianggap mumpuni.
Namun ucap Kamil, yang langsung melakukan penyaluran bantuan tersebut terhadap masing - masing masyarakat oleh ojeg online.
"Setiap yang diberikan kepada yang berhak, maka kita bayar tim ojol itu dengan insentif dan upah yang datang dari anggaran yang Rp 3,2 triliun ini. Sehingga dalam proses mengamankan ekonomi rakyat yang terdampak, tidak semua harus tangan yang dibawah. Pedagang pasar tetap kita beli barang - barang sembakonya, para ojol kita pekerjakan untuk mengirimkan barang - barangnya bersama PT Pos, dan diberikan kepada yang berkesusahan," ujar Kamil.
Penyaluran bantuan dibagi dalam dua gelombang. Jangka waktu penyalurannya akan dilakukan selama empat bulan mendatang.
Pada saat ini, sebesar 20 persen anggaran penyaluran bantuan COVID-19 tersebut disisihkan. Itu untuk mengantisipasi adanya warga yang tercecer saat pendataan menerima bantuan.
"Setelah dihitung dari gaji saya yang dipotong, kemudian para pejabat dinas dan ASN yang lain, 20 persennya akan menjadi dana antisipasi apabila ada warga yang terlewat terdata untuk menerima bantuan," ungkap Kamil. (Arie Nugraha)
Advertisement
