Liputan6.com, Jakarta - Imbas dari persebaran corona covid-19 membaea perekonomian nasional bahkan dunia berada dalam situasi yang tidak menentu. Meski demikian, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah mengatakan, pandemi virus corona di Indonesia dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakatnya.
Menurut Zulkieflimansyah kelangkaan alat pelindung diri (APD), seperti masker, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memproduksi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara mandiri.
Advertisement
"Kami mungkin melihat ini ada peluang juga dari sisi ekonomi," kata Zulkieflimansyah di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).
Selain itu, cairan disinfektan yang juga kini jadi kebutuhan bisa diracik sendiri tanpa membutuhkan peralatan khusus.
Dia mengatakan hal ini sudah terbukti di NTB. Zulkieflimansyah menyatakan Usaha Kecil Masyarakat (UKM) menjadi hidup di tengah pandemi virus corona.
"Sekarang (APD/sanitizer/desinfektan) di NTB tidak lagi langka. Sekarang kami bikin sendiri. UKM jadi hidup, ketimbang kita teriak-teriak di media sosial, di tempat tidur, kita bikin sendiri sekarang," jelas Zulkieflimansyah.
Ia menambahkan, saat ini sudsh tidak perlu impor lagi. Sebab masyarakatnya mamou memproduksi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara mandiri. Dan memanfaatkan peluang ini untuk keberlngsungan UKM di tengah pandemi.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Pemerintah Pusat Dinilai Kurang Mengakomodasi Upaya Pemda Perangi Corona
Sementara itu, Ahli Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa pemerintah pusat kurang mengakomodasi pemerintah daerah, dan melihat keputusan pemerintah daerah sebagai hal yang konyol.
"Pejabat-pejabat tinggi saat ini lookdown terhadap kebijakan lokal. Jadi menyepelakan. Nah jangan (seperti itu). Ini perang," seru Djohan.
Jadi, lanjut Djohan, mungkin ada kearifan lokal, ada kreasi yang ditemukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerahnya yang menjadi korban corona.
"Jadi saya kira ini pusat harus mengoreksi kebijakan-kebijakannya termasuk pembatasn sosial berskala besar (PSBB) itu,"
"Kalau ada daerah yang meminta karantina wilayah, beri arahan, beri tuntunan. Bukan impulsif, pakai prosedur izin,' imbuhnysa.
Menurut Djohan, sangat penting saat ini untuk menyelaraskan langkah bersama dengan pemerintah pusat dan daerah, tanpa mengabaikan kondisi masing-masing daerah.
"Jadi mungkin itu ya salah satu kebijakan yang harus diambil segera, akomodasi daerah. Bimbing dia, tuntun dia, diberikan arahan. Sehingga dengan demikian, kita tidak lagi sekedar menganggap daerah itu tindakannya kampungan," tegas Djohan.
Advertisement
