Liputan6.com, Surabaya - Dinas Pendidikan Jawa Timur meminta sekolah dasar (SD) di tiap daerah ikut serta menyiagakan gedungnya sebagai tempat karantina untuk pemudik yang pulang ke kampung halamannya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengatakan, upaya ini dilakukan pemerintah provinsi untuk meminimalkan penyebaran virus corona baru (Sars-CoV-2) yang menyebabkan COVID-19 semakin meluas.
"Untuk mengantisipasi pemudik, ibu gubernur berkoordinasi dengan bupati/wali kota, dan dinas pendidikan kabupaten/kota agar mempersiapkan gedung-gedung SD untuk menampung atau tempat karantina bagi masyarakat yang datang dari luar daerah, khususnya sejak 14 hari kedatangan," ujar Wahid, Sabtu (4/4/2020).
Baca Juga
Advertisement
Wahid mengatakan, pemakaian gedung SD sebagai tempat karantina pemudik merupakan pilihan terakhir setelah menyiagakan berbagai fasilitas yang ada di kota dan kabupaten.
Selain itu, tidak semua ruangan di gedung sekolah digunakan, tapi dipilih ruangan yang sesuai dengan kondisi gedung dan fasilitas yang ada. "Minimal ada karpet untuk istirahat. Protokol kesehatan juga harus diterapkan yakni satu ruangan maksimal 20 orang," kata dia.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Selanjutnya
Wahid mengaku belum mengetahui pasti sampai kapan protokol karantina bagi pemudik ini diberlakukan. Ia hanya menduga, proses karantina akan berlangsung hingga angka penyebaran COVID-19 di Jatim turun. "Termasuk proses belajar di rumah juga masih melihat perkembangan kasus COVID-19 ini," ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M Aris Hilmi mengungkapkan belum menerima edaran ataupun pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Jatim terkait kesiagaan ruangan di SD untuk karantina pemudik.
"Belum dengar saya, kalau memang ada nanti kami keputusannya kepala dinas, dan juga harus koordinasi dengan dinas kesehatan," ucapnya.
Aris mengungkapkan, sejauh ini kegiatan di SD masih berjalan. Lantaran setiap SD menerapkan kebijakan piket bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah yang bertugas. "Jadi tetap ada orangnya di SD itu, jumlahnya berbeda tiap sekolah," kata dia.
Advertisement
