Pengamat Saran Keringanan Kredit Sebaiknya Hanya untuk UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita, menyarankan agar tagihan kredit usaha yang perlu ditanggung pemerintah sebaiknya untuk kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja.

“Kalau dilihat dari total kredit sampai awal 2020 versi OJK, yang berjumlah sekitar Rp 8000-an triliun, maka kredit buat UMKM dan usaha mikro hanya 19-20 persen aja, dan kebanyakan bukan datang dari Bank Buku IV, tapi justru oleh bank-bank buku III, II,  dan I (BPR),” kata Ronny dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Senin (6/4/2020).

Maka, menurut Ronny 20 persen dari total kredit adalah sekitar Rp 1.600 triliun. Sisanya adalah kredit korporasi (swasta dan Badan Usaha Milik Negara)  dan kredit konsumsi, yang banyak dijalankan oleh bank buku IV.

“Kita lupakanlah sesaat soal ketidakadilan perbankan ini, kita fokus pada penyelamatan UMKM. Besok-besok kalau udah mulai normal,  kita mulai ributkan soal ketidakadilan perbankan ini. Kita akan kupas lebih lanjut soal bagaimana mereka menciptakan uang melalui jejaring utang,  modal dengkul,” ujarnya.

Ronny, menegaskan bahwa cicilan kredit yang harus diberi bail out beberapa bulan cicilan adalah yang 20 persen ini.  Sisanya,  terutama korporasi, sudah waktunya mereka menunjukan keberpihakannya pada bangsa Indonesia.

Ia menyarankan untuk memberikan penalti jika mereka melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hanya karena berhenti berproduksi beberapa bulan, sementara modalnya masih banyak.

“Jangan hanya menganggap mereka nyumbang buat beli masker atau APD, urusan beres. Apalagi bank-bank besar buku III dan IV,  setiap tahun mereka membukukan keuntungan puluhan triliun,  maka sudah waktunya mereka berbagi. Terserah gimana mereka deal dengan korporasi dan BUMN yang banyak utang, intinya no PHK,” ujarnya.