Anggota Komisi XI Pertanyakan Anggaran Atasi Covid-19 Indonesia Lebih Kecil dari Malaysia

Aggota Komisi XI Kamrusamad pertanyakan keseriusan pemerintah dalam penangananan wabah virus corona Covid-19.

oleh Muhammad Ali diperbarui 06 Apr 2020, 14:52 WIB
Anggota Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Aggota Komisi XI Kamrusamad pertanyakan keseriusan pemerintah dalam penangananan wabah virus Covid-19. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota DPR RI Fraksi Greindra Kamrusamaad mempertanyakan penyertaan modal BUMN dianggap lebih penting dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat. Seharusnya kebijakan fiskal fokus mengatasi krisis kesehatan.

Kamrussamad mempertanyakan total dana yang sangat kecil dalam sektor kesehatan atasi corona covid 19 dibandingkan negara tetangga Malaysia.

“Kenapa Indoensia jauh lebih kecil anggaran pandemic Covid-19 jika dibandingkan dengan Malaysia (Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia Resmi 10% dari PDB) sementara jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar katanya," kata dia dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).

Dia mejelaskan bagimana cara kerja stimulus 1 senilai Rp 10,3 triliun, stimulus ke-2 senilai Rp 22,5 triliun, dan kebijakan fiskal yang diumumkan presiden senilai Rp 405,1 triilun yang terbagi dalam 4 komponen dan komponen terkecil ada sektor kesehatan dan persiapan berikutnya bahwa kebijakan fiskal tersebut tepat sasaran dan mampu mengatasi PHK, menahan angka kenaikan kemiskinan serta mampu menahan pertumbuhan menuju minus 0,4%.

"Karena itu kami menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengamat Sosial (Sosial safety net)," ujar dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Motor Penggerak Stabilitas

APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target – target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju.

"Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik," kata dia.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lompatan besar menuju Indonesia Maju 2045, yang semakin menjadi krusial di tengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan China yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.

"Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%," ujar Kamrussamad.

Stabilisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus digapai, agar akselerasi Indonesia Maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat dicapai, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculannya pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sehingga, dalam kasus seperti ini pemerintah juga mesti memikirkan bagimana meningkatkan stimulus perdagangan dengan cepat sehingga masyarkat bisa bangkit secars cepat," ujar dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya