Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar penyaluran program jaring pengaman sosial (social safety net) pandemi Corona dilakukan dengan efisien. Program dengan alokasi dana Rp 110 triliun ini ditujukan guna mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat wabah Covid-19.
"Mekanisme penyaluran program jaring pengaman sosial dibuat seefisien mungkin. Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit, dan menyulitkan masyarakat," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (7/4/2020).
Advertisement
Jokowi menekankan, penyaluran jaring pengaman sosial harus tepat sasaran. Pasalnya, bantuan ini sangat penting bagi masyarakat yang terdampak virus Corona.
"Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name by address, sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," ujar Jokowi.
Menurut dia, penyaluran jaring pengaman sosial harus dilakukan sesegera mungkin sebab dampak pandemi Corona sudah mulai dirasakan warga. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar dalam penyalurannya turut melibatkan jasa transportasi ojek.
"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek," ucap Jokowi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bisa Gerakkan Perekonomian
Cara itu, kata Jokowi, dapat membantu menggerakkan perekonomian para pedagang kecil dan pekerja informal. Mereka dinilai sebagai pihak yang paling terdampak wabah Corona.
"Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita. Dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak," tutur Jokowi.
Adapun jaring pengaman sosial memiliki sejumlah bantuan antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta, dengan manfaat naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama 9 bulan.
Selain itu, dana Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pascapelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta.
Selanjutnya, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.
Advertisement
