Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan restrukturisasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya murni tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2020 untuk penanganan COVID-19 saat rapat secara teleconference dengan DPRD Kota Surabaya pada Senin, 6 April 2020.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menuturkan, rapat berlangsung lancar mulai awal hingga akhir. Rapat teleconference yang digelar di Ruang Rapat Parupurna DPRD Surabaya pada pukul 10.15 WIB itu diikuti Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan tiga wakil ketua DPRD yakni Laila Mufidah, A.H.Thony dan Reni Astuti.
Sedangkan anggota DPRD lainnya di ruang kerja pribadi di Gedung DPRD yang baru. Sementara Wali Kota Surabaya Risma, Sekretaris Daerah Hendro Gunawan serta para asisten dan pimpinan OPD Pemkot Surabaya melakukan rapat teleconference di halaman Balai Kota Surabaya.
Baca Juga
Advertisement
"Besarnya sementara ini Rp196 miliar. Sebesar Rp160 miliar untuk pemberian sembako, kebutuhan makanan, bagi keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan. Angka ini bisa begerak dinamis, karena pemerintah pusat juga memberikan kebijakan jaring pengaman sosial," ujar Adi seperti dikutip dari Antara.
Selain soal anggaran, lanjut dia, DPRD juga menyimak paparan Wali Kota Risma tentang kebijakan lain tentang pencegahan COVID-19, antara lain penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pembuatan bilik disinfektan di kantor-kantor publik, wastafel di tempat-tempat umum.
"Juga pemberian APD (alat pelindung diri) ke-14 rumah sakit di Surabaya, yang menjadi rujukan penanganan COVID-19. Tidak hanya RSUD dr. Soewandhi dan RSUD Bakti Dharma Husada yang dikelola Pemkot Surabaya," ujarnya.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
DPRD Surabaya Memberi Masukan
Dalam rapat teleconference, DPRD Kota Surabaya memberi masukan dan pandangan kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan jajaran Pemkot Surabaya.
"Saya dan beberapa anggota dewan, juga menyampaikan kepada bu wali kota tentang keberatan masyarakat Babat Jerawat, khususnya Pondok Benowo Indah. Yang menolak Rumah Susun yang belum ditempati, bakal dijadikan tempat isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP)," kata Adi.
Ia menegaskan suasana rapat menunjukkan kepada publik DPRD, Wali Kota Risma dan Pemkot Surabaya, saling bersinergi dan saling mendukung.
"DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dikerjakan dan akan dilakukan Wali Kota Bu Risma dan semua jajaran pemkot akibat wabah COVID-19. Ini membutuhkan penanganan yang kompak, agar situasinya cepat mereda, dan kehidupan kembali normal," kata Adi.
Adi mengatakan, repat secara teleconference memperlihatkan DPRD Kota Surabaya tetap bekerja, dalam situasi sulit sekalipun. Setelah ini, Komisi-Komisi di DPRD bisa menggelar rapat dengan dinas-dinas atau badan di Pemkot Surabaya, terkait penanganan dan pencegahan COVID-19.
"Untuk mendalami materi-materi yang tadi dipaparkan Bu Risma, maka setelah ini komisi-komisi bisa menggelar rapat dengan pemkot, sesuai dengan tupoksinya," kata dia.
Advertisement
Selanjutnya
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar, Agoeng Prasodjo menilai masih banyak persoalan yang belum terjawab saat rapat teleconference.
Dia menuturkan, waktu rapat teleconference waktunya singkat juga banyak pertanyaan dari kalangan anggota dewan yang tidak semua dijawab Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Apalagi pertanyaan dari anggota dibatasi hanya diwakilkan sama Wakil Ketua DPRD Surabaya dan perwakilan fraksi-fraksi.
Tidak hanya itu, lanjut dia, terkadang pada saat teleconference berlangsung kerap ada gangguan sehingga pendengaran kurang jelas. Bahkan tidak seperti rapat paripurna, kata politikus Partai Golkar, para anggota dewan tidak bisa leluasa mengkritisi pengambilan kebijakan Pemkot Surabaya.
"Kemarin hampir semua anggota Komisi C tidak sampai selesai mendengarkan rapat teleconference. Mereka semua kompak berkumpul di ruang Komisi C sebelum rapat itu selesai," ujar Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Surabaya ini.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar rapat tatap muka antara Pemkot dan DPRD Surabaya tetap digelar dengan batas-batas tertentu, seperti halnya rapat dengar pendapat dengan perwakilan dari kepala dinas atau kepala bidang.
Ketua DPRD Adi Sutarwijono sebelumnya mengatakan rapat teleconference yang digelar di Ruang Rapat Parupurna DPRD Surabaya berlangsung lancar, mulai awal sampai akhir.
Ia menegaskan suasana rapat tadi menujukkan kepada publik, bahwa DPRD, Wali Kota Risma dan Pemkot Surabaya, saling bersinergi dan saling mendukung.
"DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dikerjakan dan akan dilakukan Wali Kota Bu Risma dan semua jajaran pemkot akibat wabah COVID-19. Ini membutuhkan penanganan yang kompak, agar situasinya cepat mereda, dan kehidupan kembali normal," kata Adi.
