Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemkab se-Indonesia untuk mempercepat refocusing dan realokasi APBD 2020 guna mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan wabah virus corona (Covid-19). Pergeseran anggaran dilakukan terhadap antara lain Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus, perjalanan dinas, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), dan sebagainya.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebenarnya sudah semakin banyak pemkab yang telah merampungkan refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Ada tiga kluster refocusing dan realokasi APBD, yaitu pembiayaan sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi.
Advertisement
”Secara umum, sebagian besar pemkab sudah refocusing dan realokasi APBD, sudah satu visi dengan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19. Untuk aspek kesehatan, refocusing dan realokasi bisa dikatakan sudah hampir semua daerah. Namun, memang ada beberapa yang butuh pendataan lebih detil terkait jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020).
Anas mencontohkan, untuk jaring pengaman sosial, butuh waktu pendataan karena data bersifat dinamis mengingat ada warga yang sebelumnya tak masuk sasaran bantuan, kini menjadi keluarga miskin karena kepala keluarganya di-PHK.
”Belum lagi daerah masih harus input data dari jumlah pemudik yang kembali ke kampung, dan mereka juga butuh jaring pengaman sosial. Semua bupati sedang bekerja total untuk itu,” ujar Anas.
Adapun terkait pemulihan dampak ekonomi, sebagian besar pemkab juga telah melakukan refocusing dan realokasi. Namun, ada yang memang masih butuh waktu mengingat perlu kalkulasi yang tepat menyesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Belum lagi pembatalan lelang proyek-proyek yang tetap membutuhkan waktu.
”Semua bupati saya kira spiritnya sama, yaitu agar refocusing dan realokasi ini cepat, sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa kita tidak bisa business as usual dalam situasi saat ini. Jadi Apkasi terus mengajak teman-teman pemkab menuntaskan ini sesegera mungkin,” ujar Anas.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Koodinasi Pusat dan Provinsi
Terkait ruang fiskal sejumlah daerah yang mungkin sempit, lanjut Anas, perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar mendapat intervensi yang diperlukan.
Bupati Serdang Bedagai (Sumatera Utara) Soekirman mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan dana Rp 15 miliar untuk Gugus Tugas Covid-19. Ada pula tambahan biaya tak terduga Rp 500 juta.
”Refocusing dan realokasi sudah kami lakukan. Kami prioritaskan pada sektor kesehatan sebagai garis depan penanganan, baik untuk pembelian APD, ruang isolasi, dan sebagainya. Baru kemudian kita arahkan ke social safety net utk membantu warga yang terdampak,” ujar Soekirman.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang telah melakukan tindakan konkrit dengan merealokasi anggaran dari perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, anggaran peringatan hari besar, dan sebagian dari kegiatan modal dan dari dana bantuan provinsi.
”Kami melakukan refocusing anggaran Rp 60 miliar untuk peningkatan kesehatan, penanganan masalah sosial, dan pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM. Jadi kami sudah bergerak satu visi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujar Ratu.
Bupati Mempawah (Kalbar) Erlina menambahkan, pihaknya telah mengambil tindakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona sampai ke daerahnya. Meski Kabupaten Mempawah masih zona hijau alias belum ada yang terinfeksi virus corona, berbagai langkah pencegahan telah dilakukan. ”Kami akan lakukan penambahan anggaran atas dasar Permendari, surat edaran Mendagri, dan instruksi Mendagri,” ujar Erlina.
Advertisement
