Liputan6.com, Jakarta - Ucapan seorang menteri di Kabinet Kerja dikecam. Pasalnya dia membandingkan jumlah kematian warga akibat corona dengan jumlah penduduk.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menyayangkan pernyataan menteri tersebut karena terkesan mengecilkan angka korban kematian corona sebesar 500 orang. Sebab, negara sudah diamanatkan konstitusi untuk melindungi warga negaranya.
Advertisement
"Pasalnya, konstitusi mengamanatkan agar negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tentu saja termasuk dari virus corona yang sedang menyebar di Indonesia," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).
Saleh mengkritik pernyataan itu seharusnya tidak layak disampaikan seorang menteri. Sebab, pemerintah harusnya berupaya mencari jalan cepat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bukan malah menyampaikan narasi yang menghilangkan simpati publik.
"Pernyataan itu seakan tidak menyisakan empati dan simpati kepada keluarga korban. Belum lagi, ada puluhan dokter dan tenaga medis yang juga meninggal. Kasihan keluarganya jika mendengar pernyataan seperti ini," kata Ketua DPP PAN itu.
Ditambah, pemerintah sudah menyampaikan data orang dalam pemantauan dan pasien dalam pemantauan. Angka yang dibuka sangat mengkhawatirkan. Yaitu angka ODP mencapai 139.137, PDP 10.482, dan yang positif 4.839 orang. Para pejabat pemerintahan diminta irit bicara ketimbang harus mengeluarkan ujaran kontroversial.
Pemerintah juga tengah kekurangan alat kesehatan, alat pelindung diri, sampai obat. Saleh mengatakan, jika memang angka 500 yang disebutkan itu sedikit, seharusnya pemerintah bisa memenuhi dengan mudah.
"Kalau memang katanya jumlah 500 itu sedikit, mestinya seluruh kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan mudah. Tidak perlu menjadi polemik dan kontroversi di publik," kata Saleh.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Angka Itu Tidak Kecil
Menurut Saleh angka kematian 500 itu tidak kecil. Bahkan pemerintah khawatir karena telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang serius seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Wakil Ketua Fraksi PAN itu bilang, WHO sebagai lembaga kesehatan dunia telah mengingatkan Indonesia akan bahaya penyebaran virus Covid-19. Peringatan WHO ini bahkan secara khusus ditujukan kepada pemerintah Indonesia. Indonesia diminta untuk segera menetapkan darurat nasional. Dan itu diikuti dan ditindaklanjuti oleh Indonesia. Kemarin, presiden menandatangani keppres penetapan wabah corona sebagai bencana nasional.
"Kan tidak sinkron antara pernyataan itu dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Berani gak pemerintah mendiamkan saja masalah ini? Tentu saja tidak. Itu artinya, pemerintah secara institusional menganggap persoalan ini serius," tegas Saleh.
Advertisement
