Liputan6.com, Jakarta - Dinas Pendidikan Jawa Timur akan mensosialisasikan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK Negeri pada pekan ini ke sekolah-sekolah. PPDB pada tahun ajaran mendatang ini pun sepenuhnya dilakukan secara daring atau online seiring semakin meluasnya Corona COVID-19.
Kepala Dinas Pendidikan Wahid Wahyudi menuturkan, pihaknya telah merancang kembali petunjuk teknis (juknis) PPDB yang dilakukan secara daring.
"Sebelum COVID-19, berkas rencananya diperiksa luring (luar jaringan). Tapi karena COVID-19 berkas akan diperiksa saat semuanya sudah reda. Jika terbukti curang akan dikeluarkan dari sekolah," kata dia, seperti dikutip dari Antara, Senin (20/4/2020).
Baca Juga
Advertisement
Wahid mengatakan, pihaknya dalam pekan ini segera mensosialisasikan PPDB yang dimulai pada 8 Juni 2020 ke sekolah-sekolah. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah terlebih dahulu memutuskan menggunakan PPDB daring dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa.
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho mengatakan, PPDB mendatang dilakukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru (CPDB).
"Kalaupun sekolah membantu hanya menyediakan perangkat. Kami masih membahas juga agar desain PPDB seminim mungkin tidak ke sekolah," kata dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Membuka Edukasi
Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan membuka edukasi melalui gambar grafis di media sosial. Karena sebelumnya pihak Dispendik Surabaya sempat ke beberapa kecamatan untuk sosialisasi PPDB, tetapi harus diberhentikan karena meluasnya COVID-19.
"Sebelum PPDB berjalan, pada bulan Mei akan mulai melakukan pengisian data CPBD dan dilakukan validasi data. Jadi CPBD harus mengecek atau nilai rapor yang tersingkron rapor daring dan alamat sesuai NIK. Jika sudah tuntas baru mendapat pin untuk mendaftar," ucapnya.
Diharapkan dengan data yang tersinkron, khususnya alamat rumah sesuai NIK untuk jalur zonasi masyarakat akan mulai peduli dengan data kependudukannya.
"Kami sudah melakukan integrasi data dua tahun terakhir untuk mensinkronkan data siswa SD dengan data kependudukan sekitar 78 persen. Jadi sepertinya akan minim masalah kependudukan," ujar dia.
Advertisement
