Pemerintah Bantah Pelatihan Kartu Prakerja Mubazir

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menegaskan bahwa biaya pelatihan yang digunakan dalam program kartu Prakerja tidak mubazir. Mengingat, dari total keseluruhan alokasi terhadap program Kartu Prakerja hanya sekitar 5 persen dari total anggaran yang diambil dari penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 triliun.

"Kartu Prakerja ini salah satu bagian dari program ini. Ada beberapa program masih desain, berjalan dan Prakerja yang jadi perhatian masyarakat. Anggarannya Rp 20 triliun kurang dari 5 persen dari total anggaran yang ditambah untuk respons pandemi," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Dia menjelaskan program Kartu Prakerja sendiri sudah diubah fokusnya dan anggarannya untuk bantu masyarakat yang terdampak Corona dalam hal meringankan beban hidup. Sementara program pelatihan diberikan agar masyarakat bisa mendapatkan bekal sebagai modal usaha.

"Untuk Prakerja kami minta masyarakat ikut pelatihan yang sebenarnya dibutuhkan. Kami melihat, bahkan di riset ekonomi menunjukkan, saat ekonomi lesu dan masyarakat punya waktu lebih banyak terutama saat ini di rumah, justru ini saatnya bisa tingkatkan keterampilan, human capital sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan baru yang tadinya beluma ada keterampilan," jelas dia.

Di samping itu, Panji juga membantah jika biaya pelatihan tersebut dipergunakan untuk membakar duit dan diberikan kepada platform digital. Sebab penerima manfaat dari biaya pelatihan tersebut adalah masyarakat penerima manfaat program Kartu Prakerja itu sendiri.

"Yang menerima bantuan itu adalah para peserta. Peserta beli dari lembaga pelatihan bukan platform digital. Mereka tidak nerima satu sen pun dari pemerintah. Peserta punya pilihan masing-masing. Jsutru yang akan transaksi dengan peserta adalah cost provider," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com