Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 44,58 triliun untuk pembiayaan penanganan pandemi virus Corona sesuai Inpres No 4 Tahun 2020. Pemangkasan dana ini menjadi yang terbesar diantara kementerian pemerintahan Presiden Jokowi.
Dana bernilai fantastis ini berasal dari pemotongan perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen, penundaan paket kontraktual yang belum lelang, rekomposisi alokasi anggaran tahun 2020, Merubah paket SYC menjadi paket jamak (MYC) serta optimalisasi kegiatan non fisik yang bisa ditunda seperti survey.
Advertisement
"tanggal 15 lalu (April), Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) menambahkan kembali relokasi yang harus dibebankan ke Kementerian PUPR sebesar Rp 44,58 triliun, dengan demikian pagu anggaran PUPR dari semula Ro 120 triliun, sekarang yang kita belanjakan Rp 75 triliun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat menggelar rapat kerja virtual bersama komisi V DPR RI, Selasa (21/4).
Menteri Basuki kemudian berujar kendati dana Kementerian PUPR terpangkas drastis karena dialihkan untuk memerangi wabah Corona. Namun pihaknya optimistis sejumlah proyek pembangunan di berbagai wilayah Tanah Air tetap berjalan baik. Seperti pembangunan tahap dua RS di Pulang Galang, renovasi Wisma Atlet untuk sebagai RS rujukan pasien covid-19 dan RS Universitas Gadjah Mada dengan total anggaran Rp 1,892 trilliun, tetap berjalan normal.
Selain itu, kementerian PUPR juga mengadakan program padat karya tunai yang telah disepakati oleh komisi V DPR RI pada rapat sebelumnya di 6000 lokasi yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Ke depan pemerintah bencana menambah 4000 program padat karya tunai baru jika mendapat lampu hijau dari komisi V DPR RI.
"Sekarang sudah ada progres 485 lokasi, udah ada kegiatan fisik di 11 provinsi," tandasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut bahwa pemerintah paling banyak memangkas dana proyek di Kementerian PUPR. Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan untuk penanganan dampak virus corona alias covid-19.
"Bagian-bagian yang banyak pemotongannya itu budget di Kementerian PUPR," kata Febrio dalam diskusi virtual bertajuk 'Macroeconomic Update 2020', Jakarta, pada Senin, 20 April 2020.
Prioritas Kedua
Pemangkasan anggaran tersebut bukan hanya lantaran sektor ini masuk kategori prioritas kedua (second priority). Melainkan karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah. Sehingga membatasi pergerakan orang.
Febrio mengatakan, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimoeljono ini sudah dua kali proyek anggarannya nya dipangkas. Saat APBN 2020 dan penyisiran anggaran yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.
"Dari APBN 2020 ke Perpres 54 itu sudah sangat besar defisitnya potongannya lebih besar. Sekarang pun pemerintah melakukan penyisiran dari budget, mana budget yang bisa dipotong, itu sedang disiapkan," tutur Febrio.
Dia menyadari dampak kebijakan ini tidak membuat semua pihak merasa senang. Namun, ini merupakan jalan terbaik pemerintah membagi beban akibat dampak Covid-19.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
