Liputan6.com, Jakarta - Munculnya wabah virus corona di Indonesia memunculkan masalah utama yakni masalah kesehatan, namun dibalik itu juga memunculkan masalah lain seperti masalah kebutuhan pangan.
Sekrestaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono, mengatakan meskipun semua fokus pada masalah kesehatan, jangan sampai lengah terhadap masalah pangan juga.
Advertisement
“Masalah pangan kalau tidak diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia, akan muncul masalah sosial dan masalah ekonomi,” kata Momon dalam acara Meraup Untung Bisnis Pangan di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/4/2020).
Oleh karena itu, dirinya menyampaikan ada tiga hal yang diperhatikan oleh Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yakni pertama, bahwa Menteri Syahrul mengajak semua komponen pertanian baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha, pelaku utama, dan stakeholder lainnya harus tetap bekerja keras dan berkomitmen dalam menyediakan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia.
“Poin kedua, kita juga harus menjaga keseimbangan supaya demand bahan pangan, kita juga harus menjaga supaya stabilisasi harga pangan tetap terhaga, banyak kasus-kasus produksi melimpah harga justru naik. Contohnya, senin pagi saya diminta mengevaluasi data harga bawang merah kami cek disumber produksinya di Brebes harganya Rp 26.000-28.000, tapi di pasar Jakarta bisa Rp 52 ribu,” ujar Momon.
Begitu juga masalah beras, pihaknya memprediksi bahwa produksi beras untuk April-Mei bisa mencapai 12 juta ton, tapi dilapangan harga beras cenderung meningkat.
“Nah ini PR kita bersama, padahal disisi lain kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk artinya kebutuhan ada, produksi ada, tapi kenapa harga naik. Nah ini tugas kita menjaga suplai demand dan stabilisasi harga pangan. Itulah peran petani milenial bagaimana strategi memperpendek rantai pertanian dan menumbuh kembangkan bisnis start up,” jelasnya.
Strategi Selanjutnya
Selanjutnya, yang ketiga, Kementerian Pertanian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu kerjasama, harmonisasi, dan hubungan yang baik antara stakeholder harus terjaga, baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, seperti kabupaten kota, lesgislatif, DPR maupun di pusat dan daerah. Namun yang terpenting bagaimana hubungan dengan pelaku utamanya.
Lanjut Momon, untuk mengantisipasi arahan Menteri Pertanian, ia mengatakan ada beberapa strategi yang dituangkan dalam beberapa tahapan yakni, pertama tahap jangka pendek atau SOS.
“Amankan produksi ketersediaan kebutuhan pangan minimal sampai Mei dan Agustus. Menjelang Ramadan kebutuhan pangan akan terus kita jaga, ada program SOS, dengan mengajak petani milenial untuk membantu memecahkan masalah yang ada yang berisifat jangka pendek, emergency dan SOS,” jelasnya.
Strategi kedua, dengan pendekatan jangka menengah, diperhitungkan dari Agustus 2020-Agustus 2021 ada program-program untuk petani bisa terus berjuang, dengan memberikan bantuan produksi yang bisa membantu petani.
Selain itu, ia menyebut kondisi pandemi ini bisa menjadi momen yang baik untuk menumbuh kembangkan petani milenial yang berbasis teknologi.
“Barangkali dalam menghadapi covid-19 dengan banyak tantangan dan merupakan suatu kebutuhan bagaimana menumbuh kembangkan petani milenial. Ada hal menarik dengan kondisi covid-19 dengan membatasi social distancing, bagaimana pemasaran-pemasaran dengan pendekatan IT,” pungkasnya.
Advertisement
