Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, efektif tidaknya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bergantung pada aktivitas masyarakat sendiri, bukan dihentikan atau tidaknya layanan transportasi.
"Aktivitasnya kalau nggak berhenti, kalau industri masih jalan, kalau pasar masih buka semua. Itu kan orangnya masih bekerja," kata Ellen kepada Liputan6.com, Rabu (22/4/2020).
Advertisement
Dia menilai keputusan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk tidak menghentikan operasi KRL selama PSBB adalah sudah tepat. Kendati beberapa pemerintah daerah meminta untuk memberhentikan sementara operasional Commuter Line.
"Pemda-pemda itu meminta dihentikan karena mereka juga tidak berdaya dengan aktivitas-aktivitas yang masih jalan ini. Jadi mintanya transportasinya dihentikan," ungkapnya.
Menurut Ellen kalau sarana transportasinya yang dihentikan selama PSBB diterapkan, maka mereka yang masih bekerja akan menggunakan sarana lain. Yang menurutnya justru akan memperparah penularan karena tidak terkendali seperti di KRL.
Tumpukan penumpang KRL, lanjut dia diakibatkan karena pengurangan jumlah armada kereta kala jam-jam sibuk. Untuk itu dia mengusulkan supaya pengurangan dilakukan saat jam lenggang saja.
"Nah harusnya (mulai) jam 4 aja biasa, dibikin seperti biasa aja. Cuma kalau siang dibikin lebih jarang boleh. Tapi di jam sibuk itu jangan," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bukan Sentimen Politis
Ellen melihat penolakan Kemenhub soal usulan penghentian sementara KRL bukan didasarkan pada sentimen politis. Menurutnya Kemenhub sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yakni melayani masyarakat melalui transportasi.
"Dan transportasi kereta itu tanggung jawab pemerintah. Sehingga mereka bisa mengatur, mau dijarangin, mau dihentikan operasinya nggak ada kerugian apa-apa di pemerintah," katanya.
Ellen meminta untuk melihat kasus tersebut dengan asumsi dasar bahwa layanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Kalau itu (KRL) ditiadakan bayangkan ini orang-orang mau naik apa? Naik sepeda motor lebih gak bener lagi kan gak ada jarak fisik kan," ucapnya.
"Terus ada yang bilang, ya sediakan aja bis. Ya sama aja kalau disediakan bis oleh swasta lebih baik pemerintah yang menyediakan karena itu lebih murah," lanjutnya.
Ellen juga merasa khawatir bilamana memang ada perusahaan yang bandel di luar delapan sektor yang dikecualikan untuk menjalankan operasionalnya. Hal ini akhirnya membuat masih banyak pekerja yang beraktivitas.
"Karena Kementerian Perindustrian masih mengizinkan industri itu beroperasi kalau ada izin, nah apakah izin itu diberikan pada yang apa kita nggak tahu. Harusnya sih di delapan sektor," ungkapnya.
Ellen juga menjelaskan, tak semua pekerjaan di delapan sektor tersebut mesti berangkat ke kantor. Menurutnya demi mendukung PSBB bisa saja pekerjaan-pekerjaan yang non-teknis digarap dari rumah.
Advertisement
