Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah mentransfer dana sebesar Rp 596 miliar kepada penerima manfaat program kartu prakerja gelombang pertama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 168.111 peserta akan menerima manfaat senilai Rp3,55 juta per orang.
"Total 168.111 peserga dikali 3,55 juta, itu kita telah transfer ssebesar Rp596,794 miliar untuk satu gelombang," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari dalam video conference di Jakarta, Rabu, (22/4/2020).
Dia mengatakan alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam program kartu prakerja berbeda dengan model-model pembiayaan pelatihan di kementerian lembaga lainnya. Sebab dalam program kartu pra kerja masyarakat diberi modal untuk belanja sesuai kebutuhannya sendiri.
Baca Juga
Advertisement
"Beda dengan kalau APBN, pemerintah kontrak lembaga pelatihan. Itu pake pengadaan barang jasa itu lelang penunjukkan. Tapi kartu prakerja gakada pengadaan barang jasa atau lelang. Karenanbkami berikan uang ke masyarakat. Masyarakat yang belanja. Ini perbedaan pendekatan," tandas dia.
Denni mencatat sebanyak 168.111 orang berhasil lolos seleksi penerima program kartu prakerja gelombang pertama. Saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses tranfer ke rekening virtual account para peserta.
Nantinya setiap peserta akan mendapat paket manfaat senilai Rp 3,55 juta. Adapun paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan, serta insentif survei kebekerjaan dengan total Rp150.000.
Deni mengatakan, proses pencairan dana ke peserta akan selesai pada hari ini dan memakan waktu hingga 3-5 jam. Para peserta juga nantinya akan menerima notifikasi sms pemberitahuan bahwasanya telah menerima manfaat program kartu prakerja.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Pemerintah Bantah Pelatihan Kartu Prakerja Mubazir
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menegaskan bahwa biaya pelatihan yang digunakan dalam program kartu Prakerja tidak mubazir. Mengingat, dari total keseluruhan alokasi terhadap program Kartu Prakerja hanya sekitar 5 persen dari total anggaran yang diambil dari penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 triliun.
"Kartu Prakerja ini salah satu bagian dari program ini. Ada beberapa program masih desain, berjalan dan Prakerja yang jadi perhatian masyarakat. Anggarannya Rp 20 triliun kurang dari 5 persen dari total anggaran yang ditambah untuk respons pandemi," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Dia menjelaskan program Kartu Prakerja sendiri sudah diubah fokusnya dan anggarannya untuk bantu masyarakat yang terdampak Corona dalam hal meringankan beban hidup. Sementara program pelatihan diberikan agar masyarakat bisa mendapatkan bekal sebagai modal usaha.
"Untuk Prakerja kami minta masyarakat ikut pelatihan yang sebenarnya dibutuhkan. Kami melihat, bahkan di riset ekonomi menunjukkan, saat ekonomi lesu dan masyarakat punya waktu lebih banyak terutama saat ini di rumah, justru ini saatnya bisa tingkatkan keterampilan, human capital sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan baru yang tadinya beluma ada keterampilan," jelas dia.
Di samping itu, Panji juga membantah jika biaya pelatihan tersebut dipergunakan untuk membakar duit dan diberikan kepada platform digital. Sebab penerima manfaat dari biaya pelatihan tersebut adalah masyarakat penerima manfaat program Kartu Prakerja itu sendiri.
"Yang menerima bantuan itu adalah para peserta. Peserta beli dari lembaga pelatihan bukan platform digital. Mereka tidak nerima satu sen pun dari pemerintah. Peserta punya pilihan masing-masing. Jsutru yang akan transaksi dengan peserta adalah cost provider," kata dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
