Liputan6.com, Semarang Sebagai upaya mewujudkan pandemik respon berbasis masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan membuat Satgas Jogo Tonggo di setiap RW. Gerakan ini akan memanfaatkan kekuatan solidaritas masyarakat untuk saling menjaga sesama tetangga/
“Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungn dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa,” ungkap Ganjar, Rabu (22/4/2020).
Advertisement
Ganjar menegaskan bahwa Jogo Tonggo memang mengambil spirit solidaritas masyarakat pedesaan yang selalu saling menjaga dan membantu dalam segala hal. Sebelum ini, gerakan gotong royong sudah digencarkan hingga pelosok wilayah Jateng. Namun saat ini, ia canangkan lagi dengan tajuk ‘Jogo Tonggo’ disertai instruksi dan koordinasi yang lebih tegas.
Penyiapan aturan ini pun diperkuat dengan masukan dari BNPB dan sejumlah pakar.
“Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati walikota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinir,” jelasnya.
Gerakan Jogo Tonggo ini mancakup dua hal. Yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, dan pemantauan warga. Juga jaring pengaman ekonomi, yang terdiri dua hal. Pertama memastikan tidak ada satupun warga yang kelaparan selama wabah Corona. Kedua, mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik pasca wabah Corona.
Setiap Satgas Jogo Tonggo dipimpin oleh ketua RW dibantu para ketua RT. Satgas ini beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan. Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan
"Maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor. Kabupaten sama provinsi siap mensupport dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan Pergub," tandanya.
Antisipasi Kelangkaan Bahan Makanan
Menurut Ganjar, gerakan tersebut penting karena ia melihat kemungkinan banjir pengangguran dan langkanya bahan makanan pasca COVID-19. Maka pemerintah mesti bergerak sampai pemerintahan level paling bawah.
Maka setiap desa harus memastikan kebutuhan pangan tercukupi dengan memulai menanam dan beternak sejak sekarang. Lumbung pangan juga harus mulai diadakan di setiap desa bahkan RW.
“Sekarang mulai menanam dari sayur mayor hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing. Dipetakan potensinya, kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antar desa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi,” jelas Ganjar.
Advertisement
Optimalkan Dana Desa
Ganjar menegaskan, tidak ingin kejadian orang mati kelaparan terjadi di Jawa Tengah. Maka setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan. Jika ada yang kesusahan agar melapor ke Ketua RW untuk dicarikan solusi bersama.
Ganjar juga memikirkan keberlanjutan ekonomi pasca corona. Ia meminta setiap desa menggunakan dana desa untuk membuat kegiatan usaha pemberdayaan masyarakat.
“Makanya kegiatan padat karya jangan semua fisik, tapi yang sifatnya berlanjut. Perikanan, peternakan, konveksi, kerajinan, atau kuliner. Agar tidak sekali kegiatan lalu selesai. Siapa tahu yang sekarang mudik tidak perlu kembali ke kota jika ekonominya sudah bagus dari pemberdayaan itu,” jelasnya.
Baca Juga
Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia, Menaker Lepas 750 Peserta Pemagangan ke Jepang
Tinjau Pasar Prawirotaman, Mendag Budi Optimis Harga Bapok Stabil dan Pasokan Terjaga Jelang Nataru
Sikap Tegas Mendag Budi Santoso, Segel Mesin Pompa SPBU di Sleman yang Rugikan Masyarakat Rp1,4 Miliar per Tahun
