Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia merilis data jumlah bantuan sosial (bansos) disalurkan Pemprov DKI. Hasilnya, data pada Rabu 22 April 2020, sebanyak 43 Kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat telah dipastikan menerima bantuan tersebut.
Advertisement
"Total paket yang didistribusikan sebanyak 92.419 paket. Pemprov DKI Jakarta berupaya maksimal agar distribusi bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai jadwal," tulis Dwi dalam siaran pers dikutip di situs Pemprov DKI, Rabu malam 22 April 2020.
Dia menjelaskan, bansos yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok (beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus), masker kain 2 pcs, dan sabun mandi 2 batang.
"Bantuan ini tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial ini," tegas dia.
Dwi mengatakan, target penerima bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta.
Selain bersumber dari pemerintah, lanjut Dwi, Pemprov DKI Jakarta mendapat dukungan kolaborasi bantuan dari berbagai pihak untuk bersama menangani pandemi Covid-19. Seperti dari pihak swasta, LSM, dan beberapa kementerian/lembaga.
"Sampai dengan tanggal 21 April 2020, terdapat total 112 kolaborator yang telah berpartisipasi, dengan rincian 50 kolaborator berasal dari Lembaga Usaha; 25 kolaborator merupakan LSM/OMS, Badan PBB, dan Universitas; 27 kolaborator merupakan perorangan; dan 10 kolaborator merupakan Kementerian dan setingkat Kementerian," tandas Dwi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Anies Akui Adanya Kesalahan Data Penerima Bansos Sembako Selama PSBB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya kesalahan data dalam pemberian bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Dia menyatakan terdapat 1,2 juga warga DKI Jakarta yang menerima bantuan. Karena hal itu dia tidak menampik adanya kekeliruan dalam pendistribusian tersebut.
"Jadi enggak usah ditutupi, itu faktanya, di republik ini kita semua tahu data lengkap by name by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020).
Kendati begitu dia menyebut data tersebut mulai dikoreksi ketika ditemukan kesalahan di lapangan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan pihaknya memang menggunakan data yang ada terlebih dahulu.
"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies Baswedan.
Advertisement
