Guru Besar Unair: PSBB Surabaya Raya Pilihan Sulit Ketimbang Lockdown

Agar pelaksanakan PSBB efektif, Prof Mustain menuturkan harus ada prakondisi, pengkondisian, dan kesiapan, baik aparatur penegak maupun masyarakat.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 23 Apr 2020, 18:00 WIB
Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR), Prof Dr Mustain (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga  (FISIP UNAIR), Prof Dr Mustain mengapresiasi  dengan beberapa masukan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya (Surabaya, sebagian Gresik dan Sidoarjo). 

Dia menuturkan, kebijakan PSSB merupakan pilihan dan jalan tengah terbaik dan menguntungkan baik bagi negara, maupun masyarakat. Hal itu didasarkan pada pertimbangan kondisi masyarakat Indonesia yang berkultur agraris yang biasanya penuh kebersamaan (komunal), bukan individual dan soliter seperti masyarakat negara-negara Eropa dan China.

"Untuk kasus di Indonesia, kebijakan rantai penularan Corona dengan PSBB merupakan pilihan sulit tetapi paling mungkin dilakukan. Tidak mungkin pakai lockdown karena faktor sosial, budaya, ekonomi,” ujar Prof Mustain, Kamis (23/4/2020). 

"Makanya, PSBB itu anggaplah lockdown count and count gitu kan, yang prinsipnya itu membatasi mobilitas orang, menjaga jarak antar orang agar orang tidak berkumpul dan berkomunikasi, paling tidak dua minggu,” lanjutnya.

Agar pelaksanakan PSBB efektif, Prof Mustain menuturkan harus ada prakondisi, pengkondisian, dan kesiapan, baik aparatur penegak maupun masyarakat. Dia menuturkan, masyarakat harus diberikan pemahaman melalui sosialisasi yang baik sehingga betul-betul mengerti tentang bagaimana ganasnya COVID-19.

Hal itu dilakukan agar masyarakat menyadari pentingnya tinggal di rumah dan tidak akan keluar rumah. Demikian pula dengan warung, kedai kopi, tempat cangkruk, tidak buka dan semua toko dan plaza juga menutup diri.

"Semua perkantoran, kecuali  kantor-kantor tertentu yang melayani kepentingan dasar masyarakat masih dibuka dengan terbatas. Kebijakan PSBB memang mengekang dan karena itu sangat tidak enak," katanya. 

"Tetapi untuk kepentingan bersama, kebijakan yang pahit harus diterima semua pihak selama dua minggu. Untuk itulah, maka diperlukan kesiapan masyarakat maupun aparatur penegak PSBB di lapangan,” ia menambahkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini


PSBB Harus Ditegakkan dengan Tegas

Jalan MERR IIC Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Dengan kesiapan implementasi PSBB yang bagus, lanjutnya, suka atau tidak suka, tidak ada lagi alasan orang untuk keluar rumah. Oleh karena  itu, PSBB harus ditegakkan dengan tegas dan jelas, dan jika perlu, dengan keras. 

Semua itu akan dapat dilakukan manakala semua kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok miskin, sudah dipenuhi setidaknya selama diberlakukannya PSBB. Prof Mustain mengatakan bahwa PSBB yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dijadikan rujukan untuk pembelajaran. 

"Kita perlu waktu beberapa hari untuk persiapan itu. Misalnya, mengidentifikasi dan memetakan kondisi eksisting warga miskin yang perlu mendapat bantuan melalui camat, lurah, RT, RW. RT mencatat kebutuhan warga miskin di lingkungannya, kemudian data disetorkan ke RW, RW menyetorkan ke lurah, sampai ke kepala daerah,” ucap Prof Mustain.

"Dengan persiapan yang baik, semua orang akan tinggal di rumah. Tidak ada alasan keluar rumah dengan alasan bekerja. Kalau toh harus keluar rumah, harus jelas alasannya dan seizin RT,” ia menambahkan.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya