HMI Dorong Pertamina Turunkan Harga BBM untuk Ringankan Beban Hidup Rakyat

Menurut dia, PT Pertamina seharusnya memiliki sensitivitas agar bisa turut merasakan beratnya tekanan ekonomi masyarakat menengah-bawah.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Apr 2020, 16:50 WIB
Pj. Ketua Umum HMI Arya Kharisma Hardy. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Menyikapi lambannya sikap PT Pertamina Persero dalam menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta agar segera melakukan review harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak PT Pertamina untuk segera menurunkan harga BBM.

"Kita semua mengetahui, bahwa apa yang secara jelas diinstruksikan oleh Presiden tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PT Pertamina hingga detik ini," tegas Pj. Ketua Umum Arya Kharisma Hardy di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Sebagai BUMN, menurut Arya, PT Pertamina seharusnya memiliki sensitivitas kebangsaan yang cukup agar bisa turut merasakan beratnya tekanan ekonomi masyarakat menengah-bawah yang secara ekonomi sangat ditentukan pada fluktuasi harga BBM dan turunannya.

Sementara di negara tetangga, lanjut dia, masyarakatnya sedang menikmati harga BBM dan biaya hidup lainnya dengan harga yang sangat murah.

"Tidak terlalu sulit bagi PT Pertamina untuk sedikit merelakan pendapatannya dalam rangka meringankan beban hidup jutaan kaum buruh, petani, nelayan dan pedagang yang semakin mengkhawatirkan hari-hari ini," ungkap Arya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa, penurunan harga BBM akan menjadi harapan satu-satunya ketika ancaman inflasi dan bahkan resesi ekonomi yang sebentar lagi menggerogoti ekonomi global.

"PT Pertamina bersama Kementerian ESDM diharapkan untuk patuh terhadap instruksi Bapak Presiden. Jangan sampai janji presiden justru menjadi pepesan kosong bagi rakyat," ujarnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Memberikan Insentif Fiskal

Masyarakat, ungkap Arya, sedang menanti kabar baik yang akan secara signifikan menurunkan harga-harga jasa dan komoditas pangan lainnya.

"Pemerintah dan PT Pertamina hanya perlu menjawabnya dengan memberikan insentif fiskal populis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tutup Arya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya