Stimulus Ekonomi Tak Bakal Anak Tirikan Sektor Transportasi

Ekonomi Indonesia bertumpu pada mobilitas, maka para pelaku transportasi merupakan pendukung ekonomi.

oleh Tira Santia diperbarui 26 Apr 2020, 19:30 WIB
Sejumlah angkutan umum terparkir saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Ketua DPP Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan hanya 10 persen dari 85.900 kendaraan yang masih beroperasi selama pandemi Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, meminta kepada pelaku usaha baik usaha angkutan umum, industri dan lainnya untuk tenang. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan dan menbuat skema alokasi dana untuk penanganan Corona covid-19.

“Sekarang kita butuh kecepatan dan ketepatan. Ini yang harus dipahami tidak mudah koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan lebih baik dan ada sinergi yang lebih baik. Kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan, untuk merespons covid-19 ada diterbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 kami rasa itu langkah yang cepat karena kalau mengandalkan langkah-langkah biasa akan ketinggalan,” kata Yustinus dalam satu diskusi, Minggu (26/4/2020).

Oleh karena itu, ia menyebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang memberikan kewenangan ke pemerintah bisa bertindak lebih cepat, sehingga memberikan ruang defisit APBN itu tidak diberi batas atas, yang tadinya 30 persen dari PDB sekarang dibuka.

“Supaya penanganan covid-19 ini lebih terakomodir dan tercover secara dinamis kita tidak tahu sampai kapan. Karena persis covid-19 ini memukul supply dan demand sekaligus,” ujarnya.

Menurutnya, ekonomi itu bertumpu pada mobilitas, maka para pelaku transportasi merupakan pendukung ekonomi, apabila tidak ada mobilitas ekonomi berhenti dan tidak ada nilai tambah ekonomi.

“Maka pemerintah memastikan ada Perpu dan kini ada perpres nomor 54 tahun 2020 yang melakukan recofusing anggaran, penghematan, efesiensi dan realokasi termasuk mengeluarkan global bond dan pandemic bond,” ungkapnya.

 


Fokus Pemerintah

Sejumlah angkutan umum terparkir saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Ketua DPP Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan hanya 10 persen dari 85.900 kendaraan yang masih beroperasi selama pandemi Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Lanjut Yustinus, memang pemerintah fokus pada tiga hal yang dikerjakan sekaligus saat ini, yakni yang pertama menyangkut kesehatan meliputi bantuan Alat pelindung Diri (APD), alat kesehatan, tenaga kesehatan, rumah sakit dan industri kesehatan juga didukung.

Kedua, pengaman sosial, ada delapan program sudah diluncurkan dan ini akan menjangkau 45 juta kepala keluarga, dengan banyak variasi.

“Ada misalnya driver atau kernet yang belum mendapat skema BLT akan didiskusikan akan masuk ke dalam skema yang mana,” ujarnya.

Sementara yang ketiga menyangkut stimulus ekonomi untuk dunia usaha. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya