Liputan6.com, Jakarta - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung penuh pemerintah yang sedang berupaya dengan berbagai cara untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Termasuk program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk mengantisipasi pekerja yang kena PHK akibat pandemi Covid-19.
Sekjen DPP KNPI, Jackson Kumaat mengatakan, karena tujuannya membantu pekerja yang kena PHK, maka lebih baik anggarannya difokuskan untuk bantuan tunai. Apalagi anggarannya mencapai 5,6 Triliun.
Advertisement
"KNPI minta hentikan semua pelatihan online buat pekerja yang kena PHK. Alihkan uang 5,6 T menjadi bantuan tunai untuk pekerja. Pelatihan online saat ini tidak ada gunanya, pekerja yang kena PHK hanya butuh uang tunai," kata dia, Minggu (26//4/2020).
Lebih jauh Jackson menyebutkan, ternyata banyak penyedia platform digital yang siap bekerjasama dengan pemerintah tanpa harus bayar alias gratis.
Pernyataan itu, kata dia, diperoleh dari hasil diskusi daring yang diikuti hampir 100 peserta tentang kartu Prakerja dengan narasumber, Jumhur Hidayat selaku Mantan Kepala BNP2TKI dan Yenny Wahid Direktur The Wahid Foundation.
"Karena mereka mendapat manfaat ketika ada jasa dompet eletronik e-wallet dan user pengguna platform mereka dari 1000 pengguna, 10.000 pengguna, 100.000 pengguna hingga jutaan. Yang nantinya akan mengantarkan mereka dilirik Venture Capital untuk menuju decacorn dan unicorn. Bagi yang sudah unicorn akan membuatnya menjadi lebih besar," terang Jackson.
Oleh karena itu, kata Jackson, belum terlambat untuk pemerintah mengalihkan anggaran pelatihan online menjadi bantuan tunai pekerja.
"Jangan sampai nanti ditemukan menjadi kerugian negara karena ada perusahaan pembanding yang bisa memberikan dengan gratis kerjasama," ujar dia.
