Liputan6.com, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan pasukan dalam menghadapi kemungkinan gejolak sosial yang bisa mengarah ke tindakan anarkis karena dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.
"TNI selalu berfikiran yang terburuk yang harus disiapkan terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang ini," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi dalam Webinar yang bertema "Mewujudkan Sinergi Berbagai Komponen Bangsa dalam Menghadapi Wabah COVID-19" yang digelar atas kerja sama Jakarta Defence Studies (JDS) dengan Universitas Pertahanan (Unhan), di Jakarta, Selasa (28/4/2020).
Advertisement
Ia melihat kurva perkembangan COVID-19 di Indonesia memang ada sedikit laju penurunan penambahan jumlah kasus, tetapi pihaknya belum yakin akan terjadi penurunan karena saat ini masih dalam jangka pendek.
"Kita masih harus siapkan kondisi terburuk yang bisa terjadi," kata Sisriadi seperti dikutip Antara.
Persiapan yang dilakukan oleh TNI, kata jenderal bintang dua ini, TNI menyiapkan 109 rumah sakit TNI di tiga matra, baik darat, laut maupun udara.
"Sekarang dimulai peningkatan kapasitas kesehatan itu. Dan TNI telah mengajukan peningkatan anggaran di TNI dan Kemhan dengan meminta persetujuan dari anggota DPR," katanya.
Menurut dia, kondisi terburuk di bidang keamanan masalah pandemi COVID-19 ini tak semata-mata masalah kesehatan, tetapi ada masalah ekonomi.
"Ketika masalah ekonomi yang menyentuh masyarakat pada akar rumput, ini berkaitan erat dengan masalah perut. Ketika masalah perut, maka bisa menjadi penyulut masalah keamanan yang lebih besar," ujarnya.
Untuk antisipasi ini, TNI sudah membuat rencana kontijengsi, kemungkinan terburuk dibidang keamanan masyarakat.
"Kita juga menyiapkan pasukan untuk menghadapi gejolak sosial yang mungkin bisa berdampak ke arah anarkis. Sehingga dampak keamanan bisa diperkecil ketika lebih siap lebih awal," ucap Sisriadi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
TNI Tertibkan Pelanggar
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo mengimbau Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkait Corona disiplin mengikuti protokol kesehatan. Dia mengatakan, aparat TNI-Polri siap mengingatkan bila mereka tidak patuh.
"Presiden menegaskan kepada warga masyarakat yang telah ditetapkan statusnya sebagai ODP maupun PDP yang tidak disiplin agar bisa dilakukan langkah-langkah imbauan, langkah-langkah peringatan baik oleh petugas kesehatan, termasuk juga dibantu oleh TNI dan Polri," kata Doni usai ratas dengan Presiden Jokowi, Senin (20/4/2020).
Selain itu, Doni menyinggung soal keterbukaan informasi. Dia menuturkan, Presiden menekankan agar informasi data tentang kejadian terkait Corona yang ada di seluruh daerah disampaikan kepada publik apa adanya. Tidak perlu disembunyi-sembunyikan.
"Memang dalam beberapa hari terakhir, ada sejumlah pernyataan dan juga ada penyampaian dari masyarakat yangg masih meragukan penjelasan dari pemerintah," ucap Doni.
Kemudian, lanjut Doni, kepala negara ingin bantuan logistik berjalan lancar. Jokowi tidak ingin ada hambatan soal bantuan ke masyarakat di tengah pandemi Corona.
"Tidak boleh ada hambatan sedikitpun. Terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadhan yang akan datang," tukas Doni.
Advertisement