Liputan6.com, Blora - Pemerintah secara serentak menyalurkan bantuan untuk warga terdampak Covid-19, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pemberian bantuan dijadwalkan Mei 2020. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kesiapan Pemkab Blora dalam proses pemberian bantuan agar merata, tepat sasaran, dan transparan?
Pengamat sosial kemasyarakatan Kabupaten Blora, Agus Jumantoro mengatakan, pemerintah perlu punya data yang akurat soal warga mana saja yang terdampak Covid-19. Banyak kepala keluarga yang kehilangan sumber pencahariannya karena pandemi ini.
Advertisement
"Kondisi di lapangan banyak masyarakat yang terdampak malah tidak terdata, dan itu pastinya berpotensi besar menjadi gonjang-ganjing," ujar Agus kepada Liputan6.com, Rabu (29/4/2020).
Agus menyampaikan, ada tiga jenis bantuan yang akan digelontorkan pemerintah Kabupaten Blora (Pemkab) Blora untuk warga terdampak Covid-19. Di antaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, BLT dari dana kabupaten, dan Bantuan Sosial (Bansos) dari dana kabupaten juga.
Diketahuinya, BLT dari dana desa disalurkan pemerintah sebesar Rp600 ribu - Rp800 ribu, dengan rincian diambil dari 25 persen - 35 persen dari dana desa tahap II, yang 40 persen nya cair akhir April 2020 ini dan akan diberikan selama 3 bulan.
Untuk BLT Non Tunai dari dana kabupaten, lanjut dia, berupa voucher sembako senilai Rp200 ribu dan akan diberikan selama 4 bulan. Sedangkan untuk Bansos-nya, menurut Agus, akan disesuaikan kemampuan daerah.
"Bansos kabupaten biasanya disamakan dengan PKH Rp200 ribu per bulan dan diberikan selama 4 bulan juga," katanya.
Agus mengamati, kedodorannya pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini disebabkan tidak ada data yang bisa dijadikan acuan serta pijakan lantaran data yang disodorkan pemerintah desa dibuat asal-asalan.
Dia mencontohkan, banyak warga perantau dari kota yang masuk Blora kondisinya menganggur tanpa penghasilan.
"Perantau yang balik kampung kan puluhan ribu, mereka rata-rata di rumah saat ini kebanyakan pada nganggur dan tidak tahu akan sampai kapan bisa kembali bekerja diluar kota lagi," ucap Agus.
Selain itu, banyaknya pengusaha hingga pedagang lokal daerah yang merana akan aktivitasnya yang kian hari semakin sepi lantaran serba dibatasi oleh kebijakan pemerintah terkait menekan laju penyebaran Covid-19.
"Kemudian nasib buruh alias para kuli, juga merasakan hal yang sama. Di lapangan tidak semuanya dapat bantuan. Mereka (pemerintah daerah hingga desa) tidak melakukan survei," katanya.
Senada yang disampaikan Agus, Abu Syahid (32) seorang pedagang pasar mengatakan, data acuan yang dipakai Pemkab Blora terkesan tebang pilih. Syahid mencontohkan, dirinya malah tidak mendapatkan bantuan, padahal dia menjadi pengangguran lantaran aktivitas usahanya di pasar dibatasi program-program pemerintah.
"Ini yang dipakai acuan pemerintah data apa ya, apa yang dekat dengan kepala desa saja. Terus warga yang sudah dapat PKH lalu dapat BLT juga, jika itu terjadi menurut saya ya kacau pijakannya," katanya.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Tanggapan Dinsos Blora
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih mengungkapkan, pihaknya tidak tahu betul apakah pemerintah desa melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19, di 16 kecamatan di Kabupaten Blora.
Indah mengaku, pihaknya hanya menerima usulan data dari pemerintah desa untuk warga yang akan mendapat bantuan. Proses verifikasi dan validasi data, kata dia, kemudian diolah oleh tim atau pihaknya.
"Sesuai arahan, Kabupaten Blora ada dua kelompok yang dianggap warga terdampak Covid-19. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Non DTKS," ucap Indah, menjelaskan bahwa DTKS ada sebelum adanya pandemi Covid-19.
Dia menambahkan, mengenai usaha kecil yang ditutup maupun para perantau yang balik kampung, pihaknya tidak menyebut akan diberi bantuan atau tidaknya, lantaran semua data usulan pemerintah desa.
"Perantau yang balik kampung kan cuman sementara, mereka rata-rata punya lahan sawah dan kegiatan di rumah," ucap Indah.
Di sisi lain, salah satu kepala desa (Kades) di Kecamatan Cepu yaitu Kades Jipang mengaku, pihaknya melakukan survei ke lingkungan RT kemudian membawa data calon penerima bantuan yang tidak menerima bantuan PKH dalam musyawarah desa (Musdes)
"Kita juga melakukan musyawarah desa (musdes) dengan tokoh RT RW, BPD, LKMD, PKK dengan didampingi pendamping PKH dan dari pihak Kecamatan," terang Kades Jipang, Ngadi melalui watshapp.
Ngadi mengungkapkan, untuk Desa Jipang sendiri yang mendapatkan bantuan tersebut sejumlah 147 KK.
Advertisement
Perluasan Bantuan
Berdasarkan penjelasan Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih, saat jumpa pers di Media Center Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Blora, Sabtu (25/4/2020) menyebut, DTKS di Blora jumlahnya ada 108.969 rumah tangga, kemudian bansos sembako regular yang selama ini sudah ada dari Kemensos jumlahnya ada 64.326 KK, yang pada bulan Januari kemarin dari Rp110 ribu menjadi Rp 150 ribu.
Karena adanya Covid-19, Kemensos kembali memberikan bansos sembako perluasan sebanyak 33.184 rumah tangga, sama nilainya Rp200 ribu dalam bentuk sembako juga selama 9 bulan mulai April hingga Desember mendatang.
Mulai Mei 2020, sesuai surat dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Nomor 769/6.3.1/BS02/04/2020 tanggal 22 April 2020, bahwa Blora dapat peralihan bank penyalur dari BNI ke BRI, sehingga penyaluran menunggu selesainya migrasi administrasi dari BNI ke BRI.
Selain itu, juga ada bansos tunai. Untuk Blora, mendapatkan kuota sebanyak 10.768 yang diberikan dalam bentuk nominal Rp600 ribu dan akan disalurkan melalui Kantor Pos dilaksanakan selama 3 bulan, April hingga Juni 2020.
DTKS yang belum tertangani oleh Pusat (Kemensos) akan ditangani Pemkab Blora terdeteksi sasaran sebanyak 691 KK, akan menerima voucher untuk ditukarkan dengan sembako di e-warong terdekat selama empat bulan mulai April hingga Juli 2020.
Pemkab Blora mendata masyarakat terdampak non DTKS sasarannya ada 13.502 KK dengan nominal Rp 200 ribu akan menerima bansos sembako untuk April hingga Juli 2020 yang akan direalisasikan rencana bulan Mei 2020.
"Kegiatan lain terkait dampak Covid-19 adalah bansos sembako yang diberikan sekali sebanyak 5000 paket, dan bantuan makanan dalam bentuk dapur umum, makanan jadi siap saji yang akan disalurkan kepada warga Rusunawa Cepu dan lembaga kesejahteraan sosial termasuk panti asuhan yang ada di Kabupaten Blora," kata Indah.
Sebatas diketahui, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut adalah yang belum memperoleh bantuan dari program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemenkes, tetapi masuk dalam DTKS dan Non DTKS.
