Liputan6.com, Jakarta
Sebanyak 8 dari 10 orang berpikir bahwa miliarder harus bantu menuntaskan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan sejumlah penyakit global. Namun impian yang tertuang dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tersebut kini terhambat oleh wabah virus corona (Covid-19) yang mendunia.
Beberapa peneliti mengatakan, saat ini ada kekurangan USD 400 miliar per tahun untuk mencapai cita-cita itu. Ditambah kesenjangan pembiayaan USD 350 miliar di 59 negara, jelas semakin mempersulit tujuan yang dicanangkan PBB tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Kendati demikian, tak sedikit orang kaya dunia yang masih menyisihkan sebagian hartanya untuk berdonasi melawan pandemi ini. Sebut saja Bill dan Melinda Gates, CEO Twitter Jack Dorsey, hingga Pendiri Alibaba Jack Ma.
Melansir Globalcitizen.org, Kamis (30/4/2020), sejumlah negara pun masih mendorong para miliarder untuk berkontribusi dalam program SDGs, dimana Indonesia jadi yang paling gencar mengajak orang-orang kaya untuk bantu mengentaskan kemiskinan.
Dari daftar 25 negara yang ada, Vietnam dan Portugal juga aktif mendorong misi tersebut. Sementara Jepang, Belanda dan Amerika Serikat jadi yang paling minim gerakan.
Berdasarkan hasil survey yang dibuat Thomson Reuters Foundation, 82 persen orang mendesak para miliarder untuk turun tangan berkontribusi mendanai program SDGs.
Bentuk bantuan pendanaannya pun beragam. Sebanyak 46 persen responden mendukung adanya sumbangan sukarela, sedangkan 35 persen lainnya beranggapan bahwa miliarder harus membayar pajak kekayaan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pendidikan
Ilustrasi miliarder (iStock)
Survey tersebut juga menemukan, orang dengan level pendidikan lebih tinggi lebih menyukai miliarder yang berperan, dengan dukungan 85 persen dibanding 74 persen dari mereka dengan pendidikan yang lebih rendah.
Di sisi lain, beberapa pakar memperingatkan adanya risiko pada tenggat SDGs di 2030. Seperti lesunya perekonomian global akibat perang melawan corona, pembiayaan publik yang mengering, hingga kerjasama internasional yang berkurang.
Seperti diutarakan Jeffrey Sachs, Kepala United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN). Menurutnya, pemerintah dunia perlu mengenakan pajak atas kekayaan bersih, terutama setelah adanya bencana virus corona saat ini.
"Anggaran di berbagai negara berantakan. Ketimpangan (sosial) ditambah wabah Covid-19 mengarahkan kepada terjadinya krisis sosial yang mendalam," ujar dia.
Advertisement
