Jokowi: Stimulus Ekonomi Harus Menjangkau PKL hingga Tukang Gorengan

Jokowi, pemerintah telah menyiapkan program stimulus ekonomi agar pelaku usaha dapat bertahan dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

oleh Lizsa Egeham diperbarui 30 Apr 2020, 13:38 WIB
Rapat ini merupakan format baru yang diterapkan Jokowi, sejak para masyarakat diimbau untuk bekerja dari rumah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rapat tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. (dok. Setpres)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah daerah menyiapkan progran stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi menekankan bahwa stimulus ekonomi ini harus bisa menjangkau seluruh para pelaku usaha.

"Saya ingatkan yang harus dibantu bukan hanya usaha kecil, menengah dan besar saja. Tapi juga usaha mikro dan ultra mikro. Program stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor informal, pedagang kaki lima (PKL), tukang gorengan, tambal ban, warung-warung kecil," jelas Jokowi dalam pembukaan Musrembangnas melalui video conference, Kamis (30/4/2020).

Jokowi mengatakan saat ini jumlah para pekerja informal sangat besar. Dia menyebut berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlahnya mencapai 40 juta dan juga menampung tenaga kerja.

"Sebagian besar dari mereka tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan. Ini juga harus kita perhatikan," ucap dia.

Saat ini, kata Jokowi, pemerintah telah menyiapkan program stimulus ekonomi agar pelaku usaha dapat bertahan dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mulai dari, insentif perpajakan, restrukturisasi kredit serta relaksasi impor bahan baku.

"Saya minta gubernur di setiap daerah merancang program sama untuk menambah, memperkuat dan memperluas program stimulus yang disiapkan pemerintah pusat," jelas Jokowi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Minta Kepala Daerah Mendata

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi meminta dalam raker ini dapat mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Meski begitu, dia meminta agar program stimulus ekonomi di daerah dilakukan dengan skema yang jelas, transparan dan terukur.

Jokowi meminta agar kepala daerah mendata sektor apa yang mendapat stimulus serta stimulus apa yang didapat pelaku usaha.

"Jangan sampai hanya mau mendapat stimulus tapi tetap PHK pekerjanya. Saya juga minta verifikasi dengan benar dan evaluasi paket stimulus yang sudah diberikan sehingga benar berdampak terhadap jutaan tenaga kerja yang bergantungpada sektor riil," tutur Jokowi.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya