Kepala Bappenas Akui Pandemi Covid-19 Lebih Berat dari Krisis 1998

Hampir semua kegiatan ekonomi khususnya sektor rill berhenti beroperasi karena penyebaran virus corona.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Apr 2020, 14:15 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau integrated digital work (IDW) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas Jakarta. (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengakui bahwa pandemi virus corona atau Covid-19 menjadi tantangan berat bagi perekonomian Indonesia. Sebab, hampir semua kegiatan ekonomi khususnya sektor rill berhenti beroperasi karena penyebaran virus tersebut

"Kita memahami bahwa dewasa ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, barangkali terberat sejak krisis finansial Asia 1998-1999," kata dia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020, di Jakarta, Kamis (30/4).

Dia menyebut banyak negara-negara lainnya di dunia ikut terkena dampak dari pandemi virus corona. Seluruh negara bahkan kini telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskalnya untuk bisa memulihkan ekonominya, termasuk juga Indonesia.

"Hampir semua negara di dunia saat ini mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi wabah pandemik virus corona," kata dia.

Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia pun telah sepakat merumuskan Rencan Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2021 dalam pelaksanaan Musrembangnas 2020. Yaitu melakukan pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024.

"Musrembangnas dilakukan sangat penting, dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2021 yang erat kaitannya dengan tantangan yang kita hadapi saat ini," kata dia.

Adapun fokus pemerintah untuk pemulihan sosial dan ekonomi diarahkan kepada pemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com


Pemulihan Sosial Ekonomi Jadi Fokus Kerja Pemerintah di 2021

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah Indonesia telah merumuskan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2021. Di mana dalam RKP kali ini akan diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, tema besar RKP 2021 yaknimempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Adapun fokus pemerintah diarahkan kepadapemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Menteri Suharso mengungkapkan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi di 2020. Dia menyadari pandemi virus corona telah memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.

Pandemi ini juga cukup mengejutkan telah membuat koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 dan berpengaruh di tahun 2021. Itu terjadi dikarenakan berkurangnya pembiayaan pembangunan di tahun 2020 akibat pengalihan pembangunan penanganan Covid-19.

"Memahami kondisi tersebut maka rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi dan mengejar target RPJMN 2020-2024," kata dia dalam Musrembangnas 2020, di Jakarta, Kamis (30/4).

Menteri Suharso menambahkan, RKP 2021 juga mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Diantaranya adalah penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan stabilitas polhukam, dan transformasi pelayanan publik.

"Tujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai dengan RKP 2021," jelas dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya