Liputan6.com, Jakarta Persoalan data terkait bantuan sosial masih terjadi. Data orang miskin yang digunakan Kemensos disebut tidak diperbaharui sehingga bansos jadi salah sasaran. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menilai, kendala pembaharuan data dikarenakan sumber daya manusia dan anggaran.
"Pertama, kemungkinannya keterbatasan SDM dan anggaran. Kedua, di update tapi prosesnya tidak berjalan dengan baik," kata Margo kepada Merdeka.com, Jumat (1/4/2020).
Advertisement
Kemudian, penyebab salah data dikarenakan prosesnya tidak benar dalam menentukan kategori miskin. Lalu, ada pemerintah daerah yang kurang peduli terkait pembaharuan data. Data yang dimaksud ialah Data Kesejahtetaan Sosial Terpadu (DTKS) yang disetor ke Kementerian Sosial.
"Karena update nya ada di kabupaten atau kota dan variasi antar daerah tinggi. Ada kepala daerah yang punya kepedulian tinggi, sehingga punya kepedulian bagus terhadap update data dan terjadi sebaliknya," tutur dia.
Selain itu, Margo menuturkan, BPS melakukan pembaharuan data sesuai kebutuhan. Ada data untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek misalnya data inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
Sedangkan jangka panjang data Indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup dan lainnya. Sumber datanya bisa dari survei yang relevan.
Dia menambahkan, untuk survei inflasi, misalnya perkembangan harga dilakukan tiap bulan. Untuk pengangguran atau survei angkatan kerja nasional dilakukan Februari dan Agustus. Kemudian, survei kemiskinan atau survei sosial ekonomi nasional dilakukan tiap bulan Maret dan September tiap tahun.
"Kalau data yang ada di kemensos (DTKS) itu ada mekanisme tersendiri. Kalau survei BPS door to door. Kendala yang utama terkadang sulit menemui responden, sampelnya jadi berkurang," ujar Margo.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
